Published On: Ming, Jun 14th, 2020

Jangan Jadi “Macan Ompong”, 30 Persen Produk UMKM Harus Masuk Toko Modern

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :

seputartuban.com, TUBAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Tuban tentang perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengamanatkan toko modern harus menjual 30 % produk lokal. Sebagai upaya pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai rapat penuntasan Panitia Khusus (Pansus) Raperda belum lama ini.

Wakil Ketua Pansus 3, Imam Sutiono, mengungkapkan bahwa jumlah 30 % ini sangat penting. Karena akan berdampak positif dalam pengembangan ekonomi. Jika benar-benar dilakukan, dengan banyaknya toko modern yang sudah beroperasional di Tuban baik mini market atau swalayan, akan banyak menampung produk masyarakat.

Suasana rapat penuntasan Raperda Perlindungan UMKM

“Ini solusi pengembangan ekonomi kerakyatan. Masyarakat kita akan sangat terbantu, karena produknya dijualkan. Jangan seperti sekarang, kita dijajah produk luar. Serta produk kita dijual oleh toko modern diluar daerah. Malah kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya, Minggu (14/6/2020).

Politisi muda yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tuban itu menambahkan pengelola tidak dapat melakukan pembelian produk lokal sendiri. Khususnya waralaba mini market harus melalui sistem pusat untuk dapat mengisi produk dalam toko. “Banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan jajaran Pemkab Tuban secara sinergitas. Kalau dibiarkan ya seperti yang sudah-sudah. Aturan 10 % produk lokal tidak diberlakukan dan tidak ada tindakan tegasnya,” tuturnya.

Imam meyakini jika aturan ini dijalankan dengan tegas, maka akan sangat mampu mengangkat perekonomian daerah. “Bisa jadi rangking kemiskinan Tuban ke-lima se jatim itu ya gara-gara begini tidak serius dijalankan. Masyarakat jangan dibiarkan perang sendiri, kita harus hadir membantu mereka. Ini bagian dari amanat rakyat, sehingga kami memperjuangkan melalui Raperda ini,” imbuhnya.

Selama beberapa waktu terakhir, politisi asal Kecamatan Parengan itu melakukan studi lapangan dan menemukan banyak pelanggaran. “Mulai aturan lama 10 % produk lokal tidak dijalankan, pelaksanaan Perda No. 6 tahun 2013 dan Perbup No. 12 tahun 2017. Tata letak, jaran dan lainnya dibiarkan saja. Bisa jadi kita jadi kabupaten miskin karena hal-hal begini hanya diatas kertas saja,” pungkasnya. NAL

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

komentar dengan santun

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Videos

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Data Update Coid-19 Indonesia Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :