Published On: Ming, Sep 2nd, 2018

Jangan Gagal Paham, Bukan Larangan Tapi Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid

seputartuban.com, TUBAN – Belakangan mulai ramai dibicarakan tentang larangan penggunaan pengeras suara di Masjid. Banyak yang salah paham bahwa pemerintah baru mengeluarkan aturan tentang pelarangan penggunaan oengeras suara di Masjid.

Ramainya perbincangan di masyarakat soal ini usai peristiwa persidangan kasus protes seorang warga di luar jawa terhadap pengeras suara masjid yang dianggap mengganggu. Kemudian pengurus masjid melaporkan ke penegak hukum hingga berakhir vonis hakim. Perempuan itu divonis 1,8 tahun.
Kemudian keluar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Melalui surat tersebut Kementrian Agama meminta jajarannya kembali melakukan sosialisasi aturan penggunaan pengeras suara Masjid, langgar, musholla. Sesuai yang tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978, tentang tuntutan penggunaan pengeras suara.
Dalam instruksi tersebut tertuang ketentuan penggunaan pengeras suara sebelu sholat ataupun sesudah adzan. Misalnya penggunaan pengeras suara keluar paling awal 15 menit sebelum sholat shubuh.

Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Kabupaten Tuban, K. H. Abdul Matin menjelaskan ketentuan tersebut pelaksanaannya menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. “Jadi tidak mengesampingkan edaran Dirjen Bimas Islam, Itu tujuannya untuk menjaga keamanan dan persatuan serta kesatuan antar umat Beragama”, ungkapnya, Kamis (30/8/2018).

Disoal adanya kasus pelaporan gara-gara protes suara pengeras suara masjid hingga berujung ke proses hukum, Kiai ternama itu menjelaskan perlunya aturan dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Sehingga antar umat beragama tidak mudah diadu domba dan terpecah.

“Situasi daerah di Jawa dan di luar Jawa-kan lain, jadi intinya bukan masalah adzan-nya karena dari dulu zaman rasulullah adzan malah di atas ka’bah”, imbuhnya.

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tuban, Sahid menjelaskan kearifan lokal yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Jika seluruh kawasan mayoritas muslim, tentu pengeras suara masjid atau mushola tidak menjadi persoalan. Namun kondisi sebaliknya jika mayoritas sebuah kawasan adalah non islam.

“Itu bisa di gunakan sebagai acuan ditiap daerah, tapi-kaan di tiap-tiap daerah juga beda-beda masalahnya. Dalam hal ini Kemenag juga harus ekstra hati-hati, Karena menyangkut harkat dan martabat masyarakat yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Kejadian di luar jawa adanya persoalan hukum gara-gara pengeras suara tidak akan terjadi jika ada sikap saling menghormati. “Masyarakat kita mayoritas muslim, meskipun ada yang berbeda agama dan kalau semuanya saling toleransi menjaga kebhinekaan, saya rasa tidak akan terjadi hal seperti itu. Yang jelas saling menghargai antar umat beragama dan persatuan NKRI”, tegasnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

About the Author