Published On: Sab, Sep 10th, 2016

Jadikan Perubahan SKPD Sebagai Sarana Benahi Sistem

TUBAN

seputartuban.com – Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diundangkan pada (15/6/2016) lalu. Maka, PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto yang juga anggota Pansus STOK

Dengan demikian, pemerintah daerah harus segera membentuk organisasi perangkat daerah yang baru, sesuaivdengan ketentuan dan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efesien. Pembentukan organisasi perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan atau Fungsi Penunjang dan Staf Pendukung.

Saat ini DPRD Tuban sedang melakukan pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sebab struktur organisasi tata kerja (SOTK) sesuai dengan peraturan yang baru semua SKPD akan mengalami perubahan.

Anggota Pansus Raperda SOTK, Agung Supriyanto mengatakan bahwa saat ini Raperda tentang SOTK sedang dilakukan pembahasan. Ini menjadi kesempatan Pemkab untuk melakukan pembenahan mesin birokrasinya. “Rekontruksi lembaga harus disertai dengan rekontruksi pegawai,” kata Agung kemarin.

Diharapkan dengan adanya perubahan SOTK itu dapat menjadikan Tuban menjadi lebih baik. Serta SKPD dipegang atau dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten. “SKPD harus menjalankan fungsinya, lebih kreatif dan inovatif,” harapnya.

Agung menilai saat ini peran SKPD masih belum optimal, kreatif dan inovatif. Terbukti dalan laporan Bupati Tuban untuk LPJ 2015 banyak target yang belum tercapai. Sehingga hal itu membuktikan belum maksimalnya kinerja SKPD.

Sesuai dengan peraturan yang baru, perangkat daerah dibagi dalam 3 tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Tipe A terdiri dari, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan sebelumnya Disdikpora. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana.

Serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan terpadu dan tenaga kerja, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika. Bappeda, BKD, BPPKAD, Satuan Polisi pamong praja. Sedangkan Tipe B terdiri dari, Dinas Perhubungan dan Dinas Perpustakaan Kearsipan. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author