Published On: Sen, Mar 28th, 2016

Inilah Rekomendasi FITRA Untuk Tata Kelola Desa

TUBAN

ilustrasi uang

ilustrasi uang

seputartuban.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melalui mendorong perbaikan tata kelola desa, khususnya terkait keuangan. Diperlukan beberapa hal agar Pemerintah Desa (Pemdes) dapat secara sehat mengelola dana di desa.

Dalam mendorong tata kelola desa yang baik, diperlukan pendampingan yang intensif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Serta kontrol dari masyarakat, karena pengawasan inilah yang paling efektif mengawasi kinerja aparat desa.

FITRA menyampaikan beberapa tawaran yang akan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) Pemkab Tuban. Diantaranya peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Agar memiliki kecakapan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa.

Perlu adanya sistem penghargaan dan pengakuan dari Pemkab kepada Pemdes terkait keterbukaan anggaran desa dan partisipasi masyarakatnya. “Perlu adanya mekanisme reward dan punishment untuk mendorong desa mempublikasikan informasi tentang anggaran desa dan partisipasi masyarakat desa,” kata Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan, kemarin.

Selanjutnya, mendorong kesesuaian rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), bukan penyesuaian dengan permintaan Pemkab. “Berdasarkan kewenangan desa yang diatur dalam undang undang desa,” lanjutnya.

Diperlukan Pemkab menerbitkan buku panduan teknis penyusunan dan pengelolaan anggaran desa berdasarkan anturan yang mengikat. “Masih terjebak pada perilaku menjahitkan (pesan) dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes. Budaya desa yang suka memasrahkan kepada kecamatan,” jelasnya.

Ketua DPRD Tuban, M.Miyadi menyampaikan, rekomendasi tersebut akan dikaji DPRD. Dia menekankan agar ada prioritas penggunaan anggaran desa, sesuai dengan Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan anggaran desa. “Banyak kepala desa yang menjadi pelaku proyek,” katanya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author