Published On: Ming, Feb 21st, 2016

Inilah Celah Hukum Yang Dapat Memenjarakan Kades

TUBAN

ilustrasi uang

ilustrasi uang

seputartuban.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Tuban, Peraturan Bupati (Perbup) Tuban dengan Peraturan Pemerintah (PP) berseberangan. Hal ini selain berdampak kebingungan di desa juga berpotensi menjadi masalah hukum khususnya korupsi.

Dalam temuanya adalah Peraturan Bupati (Perbup) nomor 64 tahun 2015 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok berseberangan dengan PP nomor 47 tahun 2015 atas perubahan PP nomor 43 tahun 2014 tentang pengelolaan tanah bengkok.

Koordinator FITRA Jatim di Tuban, Miftahul Huda, menerangkan sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2015 seharusnya hasil pengelolaan tanah bengkok tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun dikelola kepala desa (kades) dan perangkatnya sebagai tambahan tunjangan aparatur desa. Serta untuk kegiatan strategis lainnya sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat diluar APBDes.

Sementara dalam Perbup, tanah bengkok masuk APBDes sebagai pendapatan asli desa (PADes). “Perbup tersebut seakan masih mengacu pada PP Nomor 43 tahun 2014, padahal  PP tersebut sudah diubah menjadi PP Nomor 47 tahun 2015,” katanya kemarin.

Dia mengingatkan kepada Kades Se-Kabupaten Tuban untuk hati-hati dalam pengelolaan tanah bengkok. Sebab salah langkah sedikit saja bisa berakibat fatal terseret keranah hukum. Termasuk menominalkan nilai tanah bengkok jika dimasukkan dalam APBDes harus kategori wajar. Hal ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemdes untuk menghargai nilai sewa atau lelang tanag bengkok agar masuk dalam APBDes.

“Jangan main main kalau sudah masuk APBDes tidak bisa hanya sekedar formalitas. Harus ada bukti pendapatan yang masuk rekening desa. Jika tidak, ini bisa berakibat fatal dan menjadi temuan BPK,” tegasnya.

Disarankan kepada PemkabTuban, agar nasib Kades selamat dari celah hukum itu, agar Perbup tersebut diubah. Kemudian semakin memperjelas detail pengelolaan tanah bengkok dan disesuaikan dengan PP terbaru itu.

Kepala Bapemas Pemdes dan KB Kabupaten Tuban, Mahmudi membantah tudingan FITRA. Dia menegaskan Perbup Perbup itu sudah sesuai dengan PP terbaru. Meski masuk dalam APBDes sebagai PADes, namun tetap diluar komposisi APBDes 70-30 persen.

“PP mengatur pengelolaan tanah bengkok masuk APBDes sebagai PADes, tapi diluar komposisi 70-30 penghitungan APBDes. Dan perbup sudah sesuai PP,” katanya, jumat (19/2/2016).

Komposisi 70 persen adalah jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemdes. Baik pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan yang 30 persen anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap kades dan perangkatnya serta operasional desa.

Ditegaskan lahi tanah bengkok diperuntukkan sebagai peningkatan hasil aset desa dan kesejahteraan kades dan perangkatnya. “Tanah bengkok difungsikan sebagai kesejahteraan kades dan perangkatnya,” tegasnya.

Sesuai instruksi kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, Bupati/Walikota diminta untuk menerbitkan peraturan tentang pengelolaan tanah bengkok. Intinya, tanah bengkok yang di luar APBDes tersebut dikelola kades dan perangkat untuk tambahan tunjangan aparatur desa. Dan beberapa persen lainnya untuk alokasi kegiatan strategis pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Diketahui, pada PP nomor 47 tahun 2015 pasal 100 ayat 2 dijelaskan bahwa perhitungan APBDes adalah diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author