Published On: Sen, Apr 18th, 2016

Inilah Catatan Fitra Jatim Terkait Lambanya Pencairan Dana Desa

TUBAN

Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan

Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan

seputartuban.com – Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Jatim menyampaikan sejumlah catatan penyebab lambanya pencairan dana desa. Dipengaruhi beberapa faktor hingga menyebabkan dana dari pemerintah pusat itu belum dapat ditransfer ke pemerintah desa.

Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Menyebabkan pembuatan laporan pertanggungjawaban belum diselesaikan. Kondisi ini tidak dapat disalahkan kepada perangkat desa saja. Namun Bapemas, Pemdes dan KB juga harus bertanggung jawab sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membawahi Pemdes. “Bapemas selaku instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran pencairan ADD,” katanya, Senin (18/4/2016).

Salah satu penyebab rendahnya SDM perangkat desa dikarenakan pesan dokumen APBDes maupun LPJ kepada kecamatan masih dibudidayakan.”Masih terjebak pada perilaku menjahitkan dokumen. Budaya desa yang suka memasrahkan kepada kecamatan ini juga menjadi pemicu lambannya penyelesaian laporan keuangan,” jelasnya.

Kondisi itulah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada Pemdes. Bisa jadi masyarakat menaruh curiga adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Karena laporan tidak dibuat sendiri dan lamban. “Kesalahan penulisan dalam memasukkan angka ini jangan dibuat main-main karena itu anggaran untuk publik. Hal demikian kalau dibiarkan dan tidak ditanggapi secara serius, publik menilai terjadi penyimpangan didalamnya,” tegas Dahlan.

Terpisah, kepala Bapemas Pemdes dan KB Tuban, Mahmudi menanggapi terkait SDM perangkat desa yang dinilai belum profesional, dia mengaku akan meningkatkanya dengan memberikan pembekalan. Dia menegaskan tidak ada penyimpangan penggunaan keuangan. Laporan yang dikembalikan itu karena murni kesalahan penulisan angka saja.

“Kami juga tidak main-main dengan ini. Kami terus tekankan dengan pihak kecamatan dan desa. Agar mereka aktif berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan keuangan dan lainnya. Jadi kami tegaskan ini bukan masalah penyimpangan,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author