Published On: Sab, Jun 20th, 2020

Indikasi Penyeleweng BPNT Sejak 2018, Inilah Tanggapan Dinsos P3A Tuban

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :

seputartuban.com, TUBAN – Dalam dengar Pendapat (Hearing) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Tuban, Selasa (9/6/2020) dengan para pihak terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terungkap sejumlah dugaan penyelewengan. Hal itu diungkapkan koordinator daerah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Tuban, Kasiyati Ningsih.

Dalam forum bersama itu, Ningsih mengungkapkan dugaan kesalahan itu berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Tahun 2018 beras dibawah standar dan e warung memaketkan dengan telur. Serta harga dibulatkan. Selain itu ada oknum pendamping dan tenaga sosial yang mengumpulkan kartu, hingga menyebabkan harga beras dan telur mahal.

Ilustrasi seputartuban.com

Selain itu, ada oknum yang mengarahkan ke penerima untuk mencairkan bahan pangan ke salah satu e warung. Juga terdapat oknum pendamping atau tenaga sosial yang juga merangkap menjadi agen. Serta terdapat aktivitas pinjam meminjam mesin EDC untuk proses pencairan, atau agen bodong ikut aktif mencairkan bantuan BPNT tersebut.

Tahun 2019, terjadi aktivitas penyelewengan lagi. Yakni kartu penerima dikumpulkan oleh oknum pendamping atau tenaga sosial dan ketua kelompok. Serta terjadi pungutan oknum dari penerima sebesar Rp. 200 ribu.

Kemudian tahun 2020, kasus mengumpulkan kartu dan mengarahkan ke salah satu agen masih terjadi. Ditambah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bodong ikut andil menyalurkan atau menjadi agen atas dukungan oknum. Serta terdapat agen yang mencairkan dana Rp. 175 ribu kepada penerima selama 3 bulan dan sisanya Rp. 25 ribu tersebut tidak jelas. Menurut Ningsih, setiap temuan itu sudah dilakukan tindaklanjut olehnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Tuban, Joko Sarwono, Jumat (19/6/2020) menanggapi banyaknya dan lamanya kasus dalam BPNT ini menegaskan bahwa Tim Kordinasi (Tidor) diberikan kewenangan mengevaluasi kinerja penyuplai maupun agen. Agar sesuai prinsip penyaluran. “Kalaupun ada pelanggaran mulai dari hulu sampai ke hilir pada penyaluran bansos BPNT, tentunya akan dilakukan evaluasi oleh Tikor BSP Kabupaten Tuban,” katanya.

Selain itu, pihaknya akan mengusulkan ke Kementrian Sosial agar memisahkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penerima BPNT. Agar tidak terjadi tumpang tindih dilapangan. Agar penempatan peran dan fungsi pendamping serta tenaga sosial sesuatu porsi dan kewenangannya. “Kita akan mengusulkan kepada Kementrian antara KKS PKH dan KKS BPNT untuk dipisahkan agar tidak tumpang tindih,” pungkasnya.

Diketahui, terbaru muncul kasus dugaan penyelewengan penyaluran BPNT di wilayah Kecamatan Palang dan saat ini dilaporkan ke Polisi. Diduga oknum perangkat desa tidak menyerahkan kartu penerima yang seharusnya diserahkan pada tahun 2018 lalu. Kemudian belum lama ini kartu diserahkan ke penerima dalam kondisi sudah tidak tersegel. Selain itu juga diterimakan beras yang dinilai tidak sama sesuai jatah yang semestinya mereka terima. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

komentar dengan santun

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Videos

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Data Update Coid-19 Indonesia Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :