Published On: Sen, Des 9th, 2013

HMI Tuntut Penggunaan APBD 2014 Pro-Rakyat

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Tuban, Senin (09/12/2013). Mereka menuntut agar APBD Tuban 2014 pro rakyat.

Hearing HMI di DPRD Tuban

DEMO : Massa mahasiswa saat dengar pendapat dengan Wakil Ketua DPRD Tuban diruang Gabungan

Massa aktivis mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo dan melakukan dengar pendapat diruang gabungan. Mahasiswa menuntut agar alokasi anggaran yang ada diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta kinerja pemerintah lebih ditingkatkan. Sehingga tidak terjadi buang anggaran atau sekedar menghabiskan anggaran daerah.

Kordinator aksi, Misbahul Lutfi mengatakan persoalan utama yang dihadapi pemerintah saat ini diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Harus menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dalam menetapkan APBD. “APBD jagan hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu dan tidak tepat sasaran. Katanya APBD untuk rakyat, tapi mana buktinya,” kecam Misbahul.

lebih lanjut diungkapkan Pemkab dan DPRD Tuban bersama-sama agar melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan nyata. Tidak hanya mengandalkan pembangunan insfratruktur saja. “Kita juga berharap APBD 2014 mampu mendorong percepatan pertumbuhan tidak hanya pada infrastruktur saja. Namun peningkatan pada sektor pendidik khususnya fasilitas dan mutu pada sektor pendidikan di desa-desa. Serta APBD dikelola secara cermat, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Kemiskinan di Tuban masih tinggi mencapai 18,78 persen (2011) dan hanya menurun 2 persen yaitu 18,58 persen pada 2012. APBD 2014 sebanyak Rp. 1.655.615.985.052.35, penggunaan anggaran ini sebagian besar akan digunakan untuk belanja tidak langsung.

Wakil Ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo saat dikomfirmasi mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Kemudian akan dipaai bahan rapat dengan eksekutif sebagai bahan masukan dari masyarakat. “Sebenarnya kalau daerah itu ingin maju, penggunaan APBD harus 70 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 30 persennya untuk gaji pegawai,” katanya.  (lis)

Facebook Comments

About the Author