Published On: Sel, Jun 30th, 2015

H-7 Perusahaan Tuban Wajib Bayar THR

TUBAN

illustrassi: google image diolah

illustrassi: google image diolah

seputartuban.com–Seluruh perusahaan di Kabupaten Tuban wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

Berkaitan itu Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban, sudah mengirimkan edaran melalui surat kepada seluruh namajemen perusahaan.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Tuban, Slamet Widodo, mengatakan pemberian THR kepada seluruh karyawan adalah harga mati.

“Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan tersebut ke 734 perusahaan di Tuban awal bulan puasa lalu,” jelas dia, Selasa (30/06/2015) siang.

Menurut dia, ke-734 perusahaan tersebut mulai yang berskala kecil hingga besar. Jika keterlambatan atau bahkan mengabaikan surat edaran Dinsosnakertrans Tuban bernomor 560/2175/414 .054/2015 tentang imbauan pemberian tunjangan hari besar keagamaan, telah disiapkan sanksi bagi perusahaan tersebut.

“Ketentuan tersebut (THR) berlaku bagi karyawan yang sudah bekerja minimal satu bulan. Dia berhak menerima tunjangan proporsional sesuai masa kerjanya. Sementara yang sudah bekerja satu tahun akan mendapatkan THR satu kali gaji bulanan. Semua itu sudah ada regulasi jelasnya,” tutur Slamet.

Hanya saja, dia menegaskan ketentuan THR secara khusus memang tidak diatur dalam perundang-undangan, namun diatur dalam Permenaker nomor PER-04/MEN/1994 tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. ARIF AHMAD AKBAR.

 

RUMUS TUNJANGAN HARI RAYA

Besar uang THR yang diterima seorang pekerja diatur melalui Pasal 3 Permen 04/1994 dengan rumus
Masa kerja 12 bulan atau lebih = 1 x upah sebulan.
Masa kerja 3 – 12 bulan = (jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah) : 12 bulan

Bagi pekerja dengan masa kerja yang lebih dari1 tahun atau kurang dari 1 tahun biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Menurut Permen 04/1994, setiap orang yang mempekerjakan orang lain disebut pengusaha dan wajib membayar THR. Peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkan apakah seorang pengusaha itu perseorangan, memiliki perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan. Pada intinya, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR.

Menurut Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar pekerja yang sudah bekerja secara berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja, apakah karyawan tetap, karyawan kontrak, ataupun karyawan paruh waktu. Asal seorang pekerja telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, ia berhak atas THR.

Facebook Comments

About the Author