Published On: Rab, Jul 27th, 2016

Gugatan PTUN Warga Gaji Ditolak

Share This
Tags

KEREK

seputartuban.com – Gugatan warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, terkait kasus sengketa tanah warga yang dibeli PT Semen Indonesia ditolak majelis hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

BABAK BARU : Perwakilan warga Desa Gaji saat akan berangkat ke PTUN Surabaya

BABAK BARU : Perwakilan warga Desa Gaji saat akan berangkat ke PTUN Surabaya

Sesuai dengan salinan putusan PTUN Surabaya, perkara nomor 12/C/2016/PTUN_SBY, tanggal 20 Juni 2016, antara Daru Dkk melalui kuasa hukumnya Otman Ralibi selaku pengugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Tuban selaku tergugat dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku tergugat 2.

Bersasarkan putusan majelis hakim yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu (29/6/2016). Yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Liza Valianty didampingi oleh kedua hakim anggota yaitu I Dewa Gede Puja dan Mari Hartomo Setyo Nugroho. Dalam putusan tersebut majelis mengabulkan eksepsi tergugat dan tergugat 2 dan menolak gugatan pengugat yaitu warga Desa Gaji.

Koordinator Warga Gaji, Abu Nasir mengatakan bahwa ia merasa sangat kecewa dengan putusan majelis hakim. Karena majelis hakim dianggap mengabaikan bukti-bukti dan saksi dalam persidangan. Dalam persidangan pernah diungkapkan bahwa proses jual beli tidak sah, sebab nama-nama penjual tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya.

Bahkan saat majelis hakim meminta agar nama penjual itu didatangkan kepersidangan tidak hadir, karena nama-nama itu fiktif. Pemerintah desa juga memberikan keterangan bahwa data yang ada tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi. “Majelis hakim telah mengabaikan proses persidangan sebelumnya dan keterangan saksi-saksi yang ada,” keluh Abu Nasir, Selasa  (26/7/2016).

Menurut Abu Nasir, warga tidak putus asa dengan putusan tersebut dan lebih bersemangat bahwa kebenaran pasti akan menang. Warga akan berupaya untuk mempertahankan haknya sampai kapan pun. “Kita makin semangat dan akan terus berupaya mempertahankan hak kita,” sambungnya.

Dengan hasil putusan tersebut saat ini warga bersama kuasa hukumnya berencana akan melakukan banding dan melaporkan keputusan hakim yang dianggap sepihak ke Komisi Yudisial. Bahkan warga sudah meminta majelis hakim untuk melakukan kroscek langsung ke lokasi namun ditolak. “Kita akan banding dan rencananya mengadu ke DPR Pusat dan Presiden,” tegas Abu Nasir.

Sementara itu, Kabag Humas dan CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Wahyu Darmawan mengatakan bahwa pihak menerima dan menghormati apa yang menjadi putusan majelis hakim PTUN Surabaya. Bila memang warga ingin melakukan banding akan dihormati juga, sebab itu merupakan hak warga. “Kita akan menghormati dan taat keputusan pengadilan apapun itu hasilnya,” kata Wahyu Darmawan.

Sedangkan terkait rencana banding yang akan dilakukan oleh warga, pihak perusahaan tetap akan berupaya mempertahankan proses yang telah dilakukan. Sebab perusahaan beranggapan bahwa proses yang telah dilakukan selama ini sesuai dengan prosedur yang benar. “Kita tetap mempertahakan apa yang sudah kita lakukan selama ini,” jelasnya.

Wahyu menambahkan pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, meskipun nantinya jika proses hukum warga kalah.

Kasus ini juga masih ditangani Polres Tuban. Mantan Kades Gaji yang dilaporkan warga atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Namun meski kasusnya sudah belasan tahun lalu, hingga saat ini belum ada perkembangan berarti. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author