Published On: Kam, Jan 21st, 2016

Gigih Cari Keadilan, Warga Gaji Tempuh Jalur PTUN

KEREK

TETAP GIGIH : Warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek saat di kantor DPW Ansor Jatim diskusi dengan tim LBH DPP Ansor sebelum berangkat ke PTUN

TETAP GIGIH : Warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek saat di kantor DPW GP Ansor Jatim diskusi dengan tim LBH DPP Ansor sebelum berangkat ke PTUN

seputartuban.com – Warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gaji (FMG), Rabu (20/1/2016) berangkat ke Surabaya. Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Warga menggugat Kantor Kementrian Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban. Karena sebelumnya warga mengajukan penerbitan sertifikat ditolak. Karena tanah warga sudah masuk dalam peta bidang PT Semen Indonesia.

Koordinator warga, Abu Nasir mengatakan, gugatan tersebut dilakukan atas dasar penolakan BPN Tuban atas pengajuan penerbitan peta bidang yang dilakukan oleh warga pada 4 Pebruari 2014 lalu. Kemudian pada 2 Nopember 2015, BPN Tuban menerbitkan surat penolakan atas pengajuan tersebut dengan nomor surat 1787/100/XI/2015.

“Kita mengajukan penerbitan peta bidang ke BPN tetapi ditolak dengan alasan karena obyek yang diajukan telah terbit peta bidang,” kata Abu Nasir, Rabu (20/1/2016).

BABAK BARU : Perwakilan warga Desa Gaji saat akan berangkat ke PTUN

BABAK BARU : Perwakilan warga Desa Gaji saat akan berangkat ke PTUN

Sedangkan luas lahan yang diajukan kurang lebih 10 hektar dari 16 bidang yang dimiliki 12 orang. Sedangkan luas lahan yang disengketakan seluas kurang lebih 30,9 hektar, dan lahan tersebut menjadi sengketa 13 tahun yang lalu.

Hingga kasus sengketa tanah warga pemilik lahan yang tidak pernah menjual tersebut belum terselesaikan. Sejumlah langkah yang ditempuh warga mulai DPRD Tuban, Polres Tuban maupun Pemkab Tuban belum membuahkan hasil. “Semua jalan sudah kita lalui, mulai dari jalan musyawarah hingga proses hukum. Tetapi hingga kini belum ada solusinya,” sambungnya.

Abu Nasir menambahkan, dari hasil kroscek data dan lapangan yang dilakukan oleh warga dengan data yang ada di BPN diduga banyak kejanggalan. Misalnya nama pemilik lahan yang sudah terbit peta bidang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi bukti bahwa proses jual beli yang sudah dilakukan saat itu tidak benar. Sebab pemilik lahan yang resmi tidak pernah tanda tangan ataupun menjual lahan tersebut.

17 orang erwakilan warga pergi ke Surabaya, Rabu (20/1/2016) jam 05.30 pagi dengan naik mobil. Mereka akan mengajukan gugatan dan didampingi oleh LHB DPP GP Ansor. Berkas pengajuan gugatan beserta bukti penolakan dari BPN Tuban diantarkan warga sendiri.

Mereka akan berangkat ke Surabaya dengan naik mobil sewaan dari iuran warga. “Dari hasil gugatan di PTUN tersebut nantinya akan kita pakai dasar untuk melakukan proses pidana dan berharap kasus yang sudah 13 tahun tersebut selesai dan ada kejelasan hukumnya,” harap Abu Nasir. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author