Published On: Sel, Jul 26th, 2016

Gejolak Warga JOB PPEJ Kembali Blokir Pintu Masuk

SOKO

seputartuban.com – Tagih janji lantaran belum jelasnya kabar kapan akan dibayarkanya dana kompensasi, 500 warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban kembali bergejolak. Dengan memblokir pintu masuk Central Processing Area (CPA), Pad-B, Joint Operating Body – Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ), Senin (25/7/2016).

SEMANGAT : Warga saat unjuk rasa keliling desa

SEMANGAT : Warga saat unjuk rasa keliling desa

Warga dari segala usia turut serta dalam aksi tersebut. Mereka dari warga Dusun Kayunan, Dusun Gandu, Dusun Delik, dan Dusun Sarirejo. Menuntut jika pihak perusahaan enggan membayarkan dana kompensasi yang sudah nunggak 7 bulan, maka api flare flare harus dipadamkan saat itu juga.

Aksi masa terjadi pukul 08.00 WIB tersebut merupakan wujud amarah warga setelah berhembus kabar, bahwa belum dibayarkanya kompensasi sejak januari hingga juni itu karena kesengajaan. Karena perusahaan sudah menghapus aturan yang telah disepakati. Berdasarkan uji labolatorium menyatakan bau menyengat, suara bising, serta panas berlebih itu tidak berdampak pada masyarakat.

MEMANAS : Warga saat berunjuk rasa di depan pintu masuk CPA Pad A JOB PPEJ

MEMANAS : Warga saat berunjuk rasa di depan pintu masuk CPA Pad A JOB PPEJ

Sedangkan fakta dilapangan tidak menyatakan demikian, Panas berlebih lantaran kurang tingginya cerobong flare, suara bising akibat aktifitas yang ditimbulkan perusahaan. Serta bau menyengat masih dirasakan masyarakat setiap hari. Terutama warga Dusun Gandu dan warga Dusun Delik yang letak rumahnya sangat berdekatan dan berhadapan langsung dengan api flare.

“Kami bersedia menyediakan rumah lengkap dengan peralatan untuk menunjang kebutuhan hidup para petinggi perusahaan jika bersedia tinggal dirumah kami. Di rumah yang letaknya berdekatan dengan cerobong flare supaya mereka tau dampaknya secara langsung,” ungkap Sukisno, Kepala Desa Rahayu.

Selain data hasil uji Lab yang dirasa tidak sesuai, kabar lain yang diterima masyarakat sekitar ialah menurunya hasil perusahaan lantaran sumber minyak yang saat ini dikelola jumlahnya menurun, bahkan menjelang habis.

Meski demikian, masyarakat tetap menuntut gantirugi karena masih menyalanya api flare berarti perusahaan masih beroperasi. Karena juga masih menerima kiriman minyak mentah dari sumur di Bojonegoro untuk diproses dan dikirim ke lepas pantai wilayah Kecamatan Palang melalui pipa yang dipompa.

Sukisno menyebutkan, bahwa kajian dan hasil uji Lab. yang sudah dilakukan perusahaan hanya bersifat sepihak. Serta dianggap tidak sesuai dengan praktik lapangan karena tidak mendasar para kehidupan masyarakat terdampak secara langsung.

“Dampaknya sudah sangat jelas, yang diinginkan masyarakat tidak hanya kajian kajian saja. Namun upaya perusahaan untuk membayarkan gantirugi yang telah disepakati sejak awal. Sampai hari ini pihak perusahaan sama sekali belum berkomunikasi dengan kami terkait itu,” lanjutnya ditengah kerumunan masa.

Menanggapi hal itu, Field Administration Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima mengatakan bahwa upaya yang sudah dilakukanya saat ini ialah berkoordinasi pengan pihak pemerintah Kabupaten Tuban. Serta masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Sudah, Kami sudah bertemu dengan pihak pemerintah Kabupaten Tuban dan bertemu langsung dengan pak Wabub tentang langkah yang akan ditempuh. Sedangkan rencana pencairanya dilaksanakan kapan kami tidak memiliki wewenang untuk memutuskan karena itu wewenang pemerintah pusat,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat tetap terjalin. Saat ini JOB PPEJ di Rahayu sudah mengajukan pencairan dana ke manajemen pusat. Namun hasilnya juga belum dapat dipastikan. ARIF AHMAD AKBAR

 

Facebook Comments

About the Author