Published On: Kam, Jul 30th, 2015

Galau Potensi Wisata Komisi B Dorong Perda RIPPDA

TUBAN

RASMANI: Dari potensi yang ada, pendapatan dari pengelolaan tempat wisata masih minim, sehingga akan kita dorong agar pengelolaannya lebih baik.

RASMANI: Dari potensi yang ada, pendapatan dari pengelolaan tempat wisata masih minim, sehingga akan kita dorong agar pengelolaannya lebih baik.

seputartuban.com-Potensi pariwisata yang berserakan di Kabupaten Tuban tapi masih belum dikelola secara maksimal, membuat Komisi B DPRD TUban memutar otak.

Berkaitan itu komisi ini mendesak segera diterbitkan peraturan daerah (perda) tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).

Sebab dimungkinkan saat ini Pemkab Tuban masih belum memiliki perda tersebut. Mengingat ejak 2011 lalu banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pengembangan pariwisata di daerah.

Namun, persyaratan untuk memperoleh dana tersebut, pemkab harus memiliki Perda RIPPDA.

“Kita menganggap pengelolaan tempat pariwisata di Tuban masih kurang maksimal, terbukti selama ini belum terserap dana yang disediakan pemerintah pusat,” kata anggota Komisi B DPRD Tuban, Rasmani, Kamis (30/07/2015) siang.

Komisi B melihat, banyak potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tuban yang masih belum dikelola secara maksimal. Padahal itu merupakan sumber kekayaan dan pendapatan daerah yang dapat dikembangkan.

Secara geografis Kabupaten Tuban memiliki obyek wisata yang bisa dikembangkan, seperti pantai, air terjun, goa dan keindahan alam lainnya. Namun, selama ini hanya beberapa yang baru bisa ditangani, itupun masih belum maksimal hasil yang diperoleh.

“Dari potensi yang ada, pendapatan dari pengelolaan tempat wisata masih minim, sehingga akan kita dorong agar pengelolaannya lebih baik,” sambung politisi dari Partai Nasdem ini.

Disebutkan, pengelolaan tempat pariwisata itu sudah diatur dalam PPnomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPKN) tahun 2010-2025.

Peraturan tesebut yang akan dijadikan sebagai dasar dibentuknya pemerintah daerah dalam membentuk Perda tentang RIPPDA.

“Bulan depan akan kita agendakan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perekonomian dan Pariwisata terkait masalah ini,” tandas Rasmani. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author