Published On: Ming, Jul 12th, 2015

DPRD Tuban Curigai PAD Masih Saja Bocor

Share This
Tags

Bukan rahasia lagi, banyak pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Tuban menciptakan sumber pendapatan baru bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penarikan bermacam-macam pajak dan retribusi. Namun, DPRD Tuban mencurigai komponen penghasilan daerah tersebut masih banyak yang bocor. Mengapa?

seputartuban.com – Adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tuban, Tri Astuti. Dia mensinyalir penyebab kebocoran tersebut lebih dipengaruhi banyaknya elemen yang terlibat dalam proses pemungutan.

TUJUH POIN: Saran Fraksi Gerindra kepada Bupati Tuban Fathul Huda agar dengan segera memperbaiki kinerjanya.

TUJUH POIN: Saran Fraksi Gerindra kepada Bupati Tuban Fathul Huda agar dengan segera memperbaiki kinerjanya.

Sehingga tak ayal, kalau potensi penghasilan dari lintas retribusi diduga banyak yang menguap. Sektor paling berpotensi bocor adalah tiket masuk kawasan wisata dan parkir.

“Hal tersebut terjadi lebih disebabkan karena lemahnya managemen pengelolaan,” tegas Tri Astuti sebagai ungkapan keprihatinan mendalam atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban 2014.

Berkaitan itu dia meminta agar kebocoran PAD dapat dikurangi. Caranya dengan melakukan evaluasi secara masif serta menata kembali pegawai yang benar-benar sesuai pada bidangnya.

“Untuk itu kinerja pengelolaan PAD harus disesuaikan dengan arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intesifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan serta meningkatkan pengawasan untuk memperkecil tingkat pengawasan,” ungkap Tri Astuti, kepada seputartuban.com, Minggu (12/07/2015) sore.

Di sisi lain, sambung dia, fenomena kebocoran PAD bisa timbul akibat Pemkab Tuban masih kurang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Juga sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Padahal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah,” katanya lagi.

Menurut dia, maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu Pemkab Tuban. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan

Dalam posisi ini, daerah bisa mengambil peran penting mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Secara teknis, otonomi daerah diwujudkan dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan akses pelayanan dasar pada masyarakat.

Harapannya, daerah-daerah yang masih tertinggal memiliki kesempatan memanfaatkan sumber dayanya untuk memerangi kemiskinan secara lebih cepat.

“Karena amanat pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat,” tandas Tri Astuti. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author