Published On: Jum, Apr 8th, 2016

Evaluasi Fitra, Pemdes Masih Bingung Kelola Dana Melimpah

TUBAN

Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan

Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan

seputartuban.com – Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masih menjadi momok. Karena ketidaktahuan akan berdampak pada proses hukum yang dapat menyeret para Kepala Desa (Kades) masuk bui.

Peringatan itu disampaikan Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim. Karena hasil evaluasi masih banyak Kades desa yang juga bertindak sebagai pelaku proyek. Selain itu tidak paham pengelolaan keuangan desa. Diperparah pendamping desa ada yang kurang memahami tugas dan pekerjaanya.

Sehingga FITRA Jatim mendesak harus ada evaluasi bersama dan pengawasan ketat. Agar kucuran dana DD dan ADD yang bersumber dari APBN dan APBD tepat sasaran.

Pemkab Tuban harus lebih kuat melakukan pendampingan dan beri ruang masyarakat untuk ikut mengawasi. Karena anggaran tersebut milik publik. Transparansi akan mengurangi praktek penyimpangan oleh oknum perangkat desa atau Kades.

“Dari beberapa kasus penyimpangan yang mencuat, seperti kasus sisa lebih (Silpa) dari APBDes banyak yang sengaja dibuat tidak ada. Hemat saya jangan sampai terjadi. Contoh kasus lainnya adalah yang terjadi di Desa Talun, Kecamatan Montong. Kasus ini harus jadi pelajaran bersama,” kata, Koordinator FITRA Jatim,  Ahmad Dahlan, Jumat (8/4/2016).

Lanjut Dahlan, tindak lanjutnya perlu adanya sistem penghargaan dan pengakuan dari Pemkab kepada Pemdes terkait keterbukaan anggaran desa dan partisipasi masyarakatnya. “Pemkab harus memberikan reward and punishment bagi Pemdes yang transparan dalam pengelolaan anggaran. Sedangkan mekanisme-nya bisa diatur dalam Perda atau Perbup,” lanjutnya.

Evaluasi yang dilakukan FITRA Jatim, jatim juga menemukan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Desa (Pemdes) tidak siap. Berdampak kendala lapangan secara adminsitratif dilakukan tidak sesuai regulasi.

“Memang yang ditekankan adalah pada SDM Pemdes sebagai pihak yang mengelola langsung dana tersebut. Kami rekomendasikan ada peningkatan kapasitas PTPKD (Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Supaya memiliki kecakapan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa,” Tegasnya.

Pemkab juga disarankan agar tidak ikut campur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa maupun penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. “Masih ada fenomena penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa dengan laporan lama. Karena masih terjebak pada perilaku menjahitkan (pesan) dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes,” tutupnya.

Ketua DPRD Tuban, M Miyadi juga menekankan prioritas penggunaan anggaran desa harus sesuai aturan.. “Harus kita dorong bersama agar eksekutif juga ikut terlibat mengawasi desa. Kami akan segera buatkan Perda baru, agar tidak ada ketimpangan disetiap desa,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author