Published On: Kam, Des 17th, 2015

Ekskutif dan Legislatif Belum Sejalan Parkir Berlangganan

TUBAN

Dibahas : Suasana rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (17/12/2015)

Dibahas : Suasana rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (17/12/2015)

seputartuban.com – Fraksi Nasdem Nurani Rakyat DPRD Tuban menyarankan program Parkir Berlangganan pada Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun keinginan itu nampaknya belum disetujui Pemkab Tuban karena dianggap tidak adil.

Juru bicara Fraksi Nasdem Nurani Rakyat, Dami, dalam Penyampaian Pandangan Umum Raperda, Rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (16/12/2015) mengatakan dengan pelayanan parkir berlangganan, akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban. Melalui pungutan retribusi parkir berlangganan.

“Kalau kita menerapkan parkir berlangganan sangat signifikan karena retribusinya bisa menambah PAD Kabupaten Tuban,” katanya.

Raperda itu mengatur pelayanan parkir berlangganan. Merupakan pelayanan parkir di tepi jalan yang pemungutan retribusinya dilakukan secara regular atau sekali pelayanan.

“Sangat setuju dengan parkir berlangganan. Dimana penarikan dilakukan setahun sekali pada waktu pembayaran perpanjangan STNK, maka tingkat kebocoran rendah. Sehingga akan mampu menyerap PAD yang cukup besar. Beda dengan penerapan penarikan parkir seperti saat ini yang memudahkan kebocoran,” ungkapnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban disarankan membentuk call center pengaduan. Untuk memberi pelayanan dan menampung keluhan masyarakat atas tindakan oknum Juru Parkir (Jukir) nakal. “Namun demikian kesejahteraan Jukir harus di perhatikan dengan meningkatnya PAD dari parkir berlangganan,” tambahnya.

Data dari Samsat Tuban jumlah sepeda motor di Kabupaten Tuban 389.613 unit. Jika 1 unit kendaraan ditarik Rp. 20.000 per tahun, maka pendapatan yang terkumpul bisa mencapai Rp 7.792.260.000. “Itu belum terhitung kendaraan roda empat yang ada 17.022 unit ditambah angkutan umum 12.800 unit. Dengan besaran penarikan lebih tinggi dari kendaraan roda dua,” tandasnya.

Wakil bupati Tuban, Noor Nahar Husein, mengatakan penerapan parkir berlangganan harus mempertimbangkan azas keadilan. Tidak semua kendaraan dapat dipungut retribusi parkir tahunan. Karena tidak semuanya milik warga kota yang menikmati pelayanan parkir.

Sehingga diperlukan ketelitian dan kejelian dalam melaksanakan parkir berlangganan berbasis data kewilayahan. “Seharusnya yang dikenai pemungutan parkir berlangganan adalah di sekitar wilayah kota. Sedang yang daerah jauh dari lingkungan kota tak perlu. Toh mereka jarang bahkan tak bisa menikmati pelayanannya,” tegas Wabup.

Diketahui, dalam  rapat paripurna DPRD tentang jawaban pemerintah terkait laporan banggar dan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap PAPBD 2015, Kamis (13/8/2015) siang. Terungkap pendapatan retribusi parkir tahun 2014 habis untuk operasional dan pembinaan.

PAD Kabupaten Tuban dari sektor parkir tahun 204 sebesar Rp.  575 juta. Sedangkan dana itu dipakai honor petugas sebanyak Rp. 556 juta dan anggaran pembinaan sebesar Rp 18 juta. Sehingga selama setahun hasil retribusi parkir hanya menyisakan Rp. 1 juta untuk daerah.

Wakil Bupati Tuban saat itu mewacanakan akan melelang parkir di Tuban. Untuk mengurangi kebocoran anggaran dan afektfitas pendapatan PAD. “Kita akan coba melakukan kerjasama dengan rekanan, sehingga PAD dari retribusi parkir bisa meningkat,” katanya waktu itu. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author