Published On: Sab, Sep 13th, 2014

DPRD Tuban Pakai Suara Terbanyak Jadi Pimpinan Dewan

Share This
Tags

TUBAN

MIYADI: Kedua anggota yang tidak ikut MDO sudah izin. Untuk Rohmat karena orang tuanya sakit, sedangkan Fahmy Fikroni masih mendampingi Persatu. Nantinya mereka tetap akan mengikuti MDO angkatan yang ketujuh. Mereka tetap wajib ikut MOD. (foto: MUHLISHIN)

Ketua DPRD Tuban Sementara, M. MIYADI

seputartuban.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban hingga saat ini masih belum bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena para wakil rakyat ini belum memiliki alat kelengkapan dewan. Untuk itu ditargetkan akhir bulan ini seluruhnya dituntaskan.

Ketua DPRD Tuban sementara, M. Miyadi, Jum’at (12/09/2014) mengatakan saat ini sedang dalam proses pembentukan tata tertib (Tatib) melalui panitia khusus (Pansus). “Kita targetkan semuanya, mulai dari tata tertib, alat kelengkapan dewan, dan pemilihan ketua definitif selesai sampai akhir bulan ini,” jelas Miyadi.

Tahap pertama anggota DPRD Tuban menurut miyadi saat ini adalah pembentukan fraksi, penyusunan Tatib dan penetapan Ketua DPRD Tuban definitive. Sedangkan untuk kelengkapan dewan lainnya mulai Badan Anggaran (Banggar), Komisi, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) ditetapkan berikutnya.

“Untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya, menjadi tanggung jawab Ketua definitif nantinya. Kita harapkan secepatnya semua kelengkapan dewan bisa terbentuk dan kita bisa menjalankan tugas kita,” harap Miyadi.

Lebih lanjut Politisi asli dari Bojonegoro ini menegaskan penetapan Pimpinan Dewan menggunakan Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tuban dipilih dari Partai Politik suara terbanyak. Yakni Ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

3 Wakil Ketua dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat. “Yang mempunyai kesempatan untuk menduduki pipinan DPRD Tuban ada 4 partai itu, kalau dari PKB ya saya sendiri yang dicalonkan,” pungkas Miyadi.

Belum digunakanya UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dalam penetapan pimpinan DPRD ini karena menurut Miyadi produk hukum ini masih dalam uji Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu juga belum ada peraturan perundangan turunan sebagai dasar teknis pelaksanaan undang-undang. MUHLISHIN

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Berita Terkini

Videos