Published On: Sab, Apr 2nd, 2016

DPRD Memanas, Senior PDI Perjuangan Siap Ngamuk

TUBAN

small_37pdi-logoseputartuban.com – Proses pergantian alat kelengkapan DPRD Tuban dari PDI Perjuangan berimbas situasi memanas. Sejumlah senior partai berlambang bantheng merasa harga diri partainya dilecehkan pimpinan dewan. Sehingga mereka mengatakan siap “berhadap-hadapan” dengan partai lain.

Hasil bocoran rapat internal PDI Perjuangan Tuban, mempertanyakan sikap pimpinan dewan yang merampas hak fraksi untuk mengganti anggotanya. Karjo kader PDI Perjuangan menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Tuban. Partai mengusulkan posisinya digantikan Abu Cholifah yang saat ini sebagai anggota Komisi A.

Pergantian juga diusulkan tukar posisi anggota Badan Musyawarah (Banmus) dengan anggota Badan Anggaran (Banggar). “Ini murni hak partai kami mengapa pimpinan dewan menghalang-halangi. Kita mau reposisi anggota kok tidak boleh, kalau begitu mereka (pimpinan dewan) mengajak perang dengan PDI Perjuangan ya ?,” kata senior PDI Perjuangan itu.

Politisi kawakan itu juga mengungkapkan sebenarnya 2 pimpinan dewan tidak mempermasalahkan reposisi yang diusulkan. Namun 1 wakil ketua dan Ketua DPRD Tuban sejak awal jelas menolak. Dia juga memiliki bukti kuat atas penolakan itu. “Golkar dan PKB menolak dan mempengaruhi pimpinan lainya. Kita perang saja dengan pimpinan itu, dikira DPRD perusahaan atau apa ?,” katanya usai rapat internal.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban, Andhi Hartanto saat dikonfirmasi menjelaskan dia hanya menjalankan amanat partai untuk melakukan penyegaran. Dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Tuban nomor 1 tahun 2015 pasal 55 ayat 6 yang isinya “Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran”.

Sedangkan pasal 55 ayat 8 isinya “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2,5 tahun”. Reposisi kader bantheng sebenarnya tidak ada aturan manapun yang dapat menghalanginya. “Kita lihat saja nanti kalau memang benar pimpinan dewan bertindak ngawur. Partai tetap akan bersikap tegas dengan siapapun,” katanya.

Katua DPRD Tuban, M. Miyadi mengatakan usulan pergantian Komisi jelas ditolak, sedangkan rotasi anggota Banggar dan Banmus segera diproses. Sikap pimpinan dewan sudah dituangkan dalam surat dan ditandatangani semua pimpinan dewan. “Yang 2 sudah kita proses, sedangkan untuk Ketua Komisi kita tunda dulu,” kata Miyadi, Jumat (1/4/2016).

Miyadi berlandasan Tatib pasal 55. Dia menafsirkan bahwa untuk pergantian ketua maksimal 2,5 tahun. Jika yang dilakukan pergantian anggota biasa, dapat dilakukan tiap awal tahun anggaran. Hasil rapat pimpinan dewan seminggu lalu sudah menyepakati Karjo tidak jadi ditukar posisi, dan semuanya tanda tangan. “Akan kita proses setalah jabatan yang bersangkutan 2,5 tahun dan agar situasi anggota dewan tetap kondusif,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Rudi Hariyanto mengatakan sesuai dengan kesepakatan pimpinan dewan, pergantian posisi ketua dilakukan batas waktu maksimal tidak minimal. Alasanya untuk menjaga kondisi di dewan kondusif dan tidak timbul gejolak. “Saya yang memberikan usul kepada pimpinan dewan agar batas maksimal,” jelasnya.

Berbeda sikap yang ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Tuban, H. Fanani. Saat dimintai tanggapan terkait polemik itu dia enggan memberikan komentar. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Tuban, Hadi Nur Riza tidak dapat dihubungi saat akan dimintai komentar. MUHAIMIN/MUHLSIHIN

Update : Konflik PDI Perjuangan Vs Pimpinan Dewan Makin Melebar

Facebook Comments

About the Author