Published On: Sen, Mei 12th, 2014

Dispendukcapil Belum Gandeng PT Pos Indonesia

TUBAN

ANITA CETRAWATI: Selama ini memang belum ada kerjasama dengan pihak kantor pos

ANITA CETRAWATI: Selama ini memang belum ada kerjasama dengan pihak kantor pos

seputartuban.com–Jika tetangga kabupaten seperti Bojonegoro sudah melibatkan jasa PT Pos Indonesia untuk proses pembuatan akta kelahiran, namun di Tuban sampai sekarang masih tetap mengandalkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Padahal pelibatan PT Pos Indonesia salah satuya adalah untuk menghapus praktik percaloan yang selama ini masih marak di Tuban. Alhasil, kantor pos dianggap bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus adminsitrasi kependudukan.

Kepala Bidang Catatan Sipil Kependudukan pada Dispendukcapil Tuban, Anita Cetrawati, mengatakan proses pembuatan atau penerbitan akta kelahiran memang masih melibatkan jasa dari unit pelaksana teknik daerah (UPTD) kecamatan.

“Selama ini memang belum ada kerjasama dengan pihak kantor pos. Akan tetapi ke depan kita akan mempermudah akses pengurusan administrasi kependudukan,” tandas Anita, Senin (12/05/2014) siang.

Dia menerangkan, guna meningkatkan kinerja pihaknya selama ini sudah melakukan pelayanan keliling dan gratis bagi masyarakat di semua kecamatan yang ada di Tuban. Tentu saja, ini bagian untuk mempermudah akses penerbitan akta kelahiran itu sendiri.

“Untuk pelayanan keliling ini sudah merupakan agenda tahunan,” katanya.

Sementara berdasar infomasi yang dihimupun seputartuban.com, proses pengurusan akta kelahiran  di kantor pos semua formulir sudah disiapkan. Warga yang akan mengurus  tinggal mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Kemudian dikirim oleh pihak kantor pos ke Dispendukcapil setempat dengan biaya Rp 24 ribu. Lalu setelah akta tersebut jadi akan dikirim kembali kepada yang bersangkutan oleh kantor pos.

Kerjasama seperti ini diyakini bisa meminimalisir praktik percaloan. Apalagi sebenarnya pengurusan administrasi kependudukan gratis. Ini sesuai dengan amanat UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di sana disebutkan bahwa pengurusan akta kelahiran tidak perlu legalisir pengadilan negeri setempat dan gratis. AMIN

Facebook Comments

About the Author