Published On: Sab, Mei 7th, 2016

Dinsosnaker Anggarkan Rp. 800 Juta Untuk Gakin Desa Model

TUBAN

seputartuban.com – Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Disnas Sosial dan Tenaga Kerja menganggarkan dana sebanyak Rp. 800 juta untuk program pengentasan kemiskinan. Program tersebut berupa bantuan sembako bagi keluarga miskin (Gakin) di desa model yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

NURJANAH: Paling lambat THR harus diberikan H-7 lebaran, sebagai bentuk penghargaan jasa kerja karyawan. Sedangkan untuk jumlahnya sesuai masa kerjanya.

Kepala Dinsosnaker, Nurjanah

Sembako yang disediakan itu sebanyak 1.000 paket, nantinya akan dibagikan di 20 desa yang tersebar di 20 kecamatan. Setiap desanya akan menerima 50 paket sembako untuk 50 kepala keluarga miskin. Setiap paket sembako tersebut berisi beras, gula, mie instan minyak goring dengan nilai sebesar Rp 130 ribu setiap paketnya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Nurjannah mengatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk membantu orang-orang miskin guna memenuhi kebutuhan sehahari-hari. Sebab mereka sebenarnya masih membutuhkan kebutuhan yang lain, sebab jika hanya diberikan beras, padahal mereka membutuhkan kebutuhan sehari-hari yang lainnya.

“Guna mengurangi angka kemiskinan dan juga memberikan bantuan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata Nurjannah, Senin (2/5/2016) siang.

Sedangkan untuk pengadaan paket sembako tersebut dilakukan dengan lelang. Menurut Kepala Dinsosnaker saat ini sedang dilakukan proses lelang di ULP. Sehingga bantuan paket sembako tersebut belum bisa diberikan kepada masyarakat. “Saat ini masih kita lakukan proses lelang untuk penyediaan sembako tersebut, sehingga belum dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditanya sudah adanya program beras miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra). Nurjannah menjelaskan saling membantu, karena bantuan tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga miskin.

Sesuai dengan dokumen perencanaan, bantuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016 sampai 31 Mei 2016 dan 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016.

Sementara itu,  anggota Komisi C DPRD Tuban, Andhi Hartanto mengatakan bahwa penggunaan dana DBH pajak rokok itu sudah ada aturannya. Memangnya selama ini diperuntukkan untuk bantuan keluarga miskin terkait desa model, guna memenuhi target penuntasan kemiskinan di desa tersebut.

Namun demikian, menurut politisi PDIP itu mengharapkan benar-benar tepat sasaran, sehingga sebelum dilakukan pemberian bantuan yang terpenting data yang dimiliki harus benar-benar valid dan dilakukan validasi terlebih dahulu. Meskipun sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan di Tuban menurun. Namun kenyataannya dilapangan masih banyak kelurga miskin yang tidak mengalami perubahan tarap hidupnya.

“Saya berharap bantuan itu benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya bantuan sembako yang sifatnya hanya sementara. Tetapi harus ada program pelatihan agar ekonomi mereka bisa meningkat,” jelas anggota dewan yang juga Ketua Fraksi PDIP itu.

Andhi menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap program tersebut. Pasalnya hal itu menjadi tanggungjawab wakil rakyat untuk memastikan bahwa masyarakat yang miskin benar-benar diperhatikan. Dan perlu adanya pemberian bantuan guna peningkatan taraf hidup dan ekonominya bisa meningkat. “Kita akan terus kawal program itu dan bila benar-benar tepat sasaran perlu ditambah anggarannya,” harapnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Berita Terkini

Videos