Published On: Kam, Apr 28th, 2016

Diet Plastik Tidak Efektif, Pasar Modern Dimintai Abaikan SE Menteri

TUBAN

seputartuban.com – Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Pemkab Tuban menganggap penerapan kantong plastik berbayar belum tepat. Sehingga memberikan himbauan kepada pengelola minimarket untuk sementara mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mulai diterapkan 21 Februari 2016.

Kabid Perdagangan Disperpar Pemkab Tuban, Bhismo Setya Adji

Kabid Perdagangan Disperpar Pemkab Tuban, Bhismo Setya Adji

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Tujuananya membatasi penggunaan plastik yang dianggap merusak lingkungan. Dalam SE tersebut kantong plastik berbayar Rp.200 sudah termasuk pajak pertambangan nilai (PPn).

Kabid Perdagangan Disperpar Tuban, Bhismo Setyo Adji, mengatakan kebijakan tersebut masih perlu ditinjau ulang karena hasilnya belum memenuhi tujuan, karena penerapanya masih menuai banyak kritikan. “Sehingga swalayan yang sudah menerapkan, sementara ini kita himbau untuk tidak menerapkan dulu. Karena kebijakan diet kantong plastik perlu ditinjau ulang,” kata Bhismo, Selasa (26/4/2016).

Pemerintah pusat baru menguji coba di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Ada 8 Kabupaten/Kota Jawa Timur yang dipilih, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Bojonegoro. “Kebijakan ini masih tahap sosialisasi pada 23 kabupaten/kota di jatim. Dan baru di uji coba di 8 kabupaten/kota,” lanjutnya.

Dari pengamatan Disperpar, perilaku masyarakat belum berubah sehingga belum memenuhi tujuan SE tersebut. Disejumlah kota yang diuji coba, masyarakat cenderung memilih membeli kantong plastik dari pada membawa tas belanja sendiri dari rumah. “Dengan harga hanya Rp.200, pembeli lebih memilih tetap memakai kantong plastik dari toko dibanding membawa tas sendiri,” ungkapnya.

Bhismo juga menyoroti pemanfaatan uang hasil penjualan plastik. Sehingga jika memang harus diterapkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban untuk meminta dana diet kantong plastik berbayar agar dapat digunakan dalam pengelolahan lingkungan. “Seharusnya ada CSR Lingkungan dari dana diet kantong plastik berbayar,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author