Published On: Sab, Okt 19th, 2013

Dianggap Caplok Tanah Warga, Holcim Diblokir Warga

Share This
Tags

TAMBAKBOYO

seputartuban.com – Puluhan warga Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban melakukan aksi blokir lahan parkir PT. Holcim Indonesia, Jum’at (18/10/2013) siang.

Holcim diblokir

BLOKIR : Warga kompak melakukan aksi pemblokiran jalan

Aksi warga dipicu adanya lahan jalan setapak dan saluran air yang diakui warga masih milik desa. Status lahan tanah merupakan lahan tanah Desa Merkawang. Seluas 332 Meter Persegi atau sepanjang 700 meter.  Dipergunakan untuk jalan setapak warga dari area sawah menuju desa. Apabila musim penghujan, lahan tersebut dipergunakan warga sebagai saluran air .

Warga meminta agar lahan yang dimaksud bisa dikembalikan. Alasannya, lahan itu sekarang dipergunakan oleh Holcim. Selain itu, warga juga sudah bisa mempergunakan lahan itu, karena sekitar lahan sudah dibangun lahan parkir. Sehingga warga kesulitan mempergunakan jalan untuk menuju ke area sawah.

Warga meminta apabila lahan dipergunakan perusahaan agar menyewa sebesar Rp. 600 juta setiap tahunnya atau Rp. 300 per meter/per-hari. Apabila tuntutan warga tidak dipenuhi, makan pemblokiran lahan parkir akan tetap dilakukan.

Untuk melampiaskan kekesalanya, warga memasang beberapa pohon yang diletakkan di lahan parkir. Sebagai bentuk pemblokiran agar aktifitas perusahaan lumpuh. Serta sebagai bentuk kekecewaan karena tuntutan warga tidak ditanggapi.

Tokoh Masyarakat, Sudirjo (35), warga desa setempat saat dikonfirmasi mengatakan bahwa warga memblokir lahan. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pihak perusahaan asal Swiss tersebut. “Kami hanya warga kecil, kalau memang kesepakatan tidak dipedulikan maka akan kami blokir. Ini lahan kami jangan diambil. Kalau mau silahkan sewa saja,” ujarnya.

Terpisah, Comunication Relation PT. Holcim Indonesia, Indri Siswati dalam presr releasnya mengatakan bahwa proses verifikasi status tanah telah dilakukan oleh perusahaan dan warga. Bahkan pihak perusahaan sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemkab Tuban. Hasilnya tanah tersebut merupakan fasilitas umum.

Tanah yang merupakan fasilitas umum dapat digunakan oleh seluruh warga masyarakat  dan tidak dapat diperjualbelikan. Sesuai saran dari Biro Hukum Pemkab Tuban, jika pihak perusahaan akan menggunakan tanah atau saluran air tersebut sebagai area tertutup untuk pihak luar, maka bisa dilakukan dengan memberikan kompensasi ke warga sekitar.

 Tanah tersebut dalam sertifikat tanah dari BPN adalah saluran air, dan perusahaan akan mengembalikan fungsinya sebagai saluran air dengan memasang gorong-gorong. “Dialog untuk memperoleh jalan terbaik dengan warga Desa Merkawang tetap diupayakan. Dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait, ” ungkapnya. (han)

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos