Published On: Kam, Jun 4th, 2015

Dianggap Amburadul, Tiga Raperda Ditolak Dewan

TUBAN

palu sidangseputartuban.com – Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban dengan acara Kesimpulan Pansus dan Pandangan Akhir Fraksi terhadap 10 Raperda, Rabu (03/06/2015). 2 Fraksi menolak terhadap Raperda pengelolaan sampah.

Kedua fraksi itu adalah Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar Sejahtera. Juru bicara Fraksi Golkar Sejahtera, Siti Rofiqoh mengatakan fraksinya menolak Raperda tentang pengelolaan sampah, karena dianggap belum layak ditetapkan sebagai Perda. Sebab dalam Raperda itu masih belum dilakukan perbaikan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kita menerima 9 Raperda dan menolak 1 Raperda tentang pengelolaan sampah, karena masih belum layak,” kata, Siti Rofiqoh saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menolak 3 Raperda yakni Raperda pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perusahaan Air Minum, Pedoman Pembangunan Desa dan Pengelolaan Sampah. Raperda yang akan disahkan tersebut karena masih diperlukan perubahan.

Seperti halnya Raperda tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa upaya penyusunan RPJM Desa dengan mengikut sertakan BPD merupakan hal yang prinsip dan penting, sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2014, pasal 116 ayat (2). “Bagaimana kita mau menyetujui bila Raperda itu bertentangan dengan peraturan diatasnya,” kata Cancoko.

Cancoko menambahkan hingga diajukan pengesahan, draf Raperda hasil pembehasan dengan dewan belum diserahkan. Sehingga fraksinya akan terus memantau apakah dilakukan perubahan atau tidak. “Yang 7 Raperda itu kita anggap bisa di tetapkan menjadi Perda, namun yang 3 itu kita tolak karena berkaitan dengan hal yang mendasar,” sambung Cancoko.

Terpisah, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan masih ada waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi sebelum di ajukan ke Gubernur. Selain itu, Wabup berjanji akan mengakomodir masukan dan saran dari fraksi. “Nanti akan ada evaluasi dan klarifikasi di Gubernur, akan kita perbaiki sesuai arahan dari Provinsi,” ujar Wabup.

Sepuluh Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda itu diantaranya, Raperda tentang Kepala Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Pencabutan Perda nomor 6 tahun 2004 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Raperda tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, Perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Perusahaan Air Minum, Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sampah.

Meskipun ada 2 fraksi yang menolak, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi tetap memutuskan bahwa 10 Raperda itu layak dan disetujui untuk ditetapkan sebagai Perda. Dengan alasan dari 7 fraksi yang ada hanya 2 yang menolak, sehingga lebih banyak yang menerima. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author