Published On: Sen, Jun 15th, 2015

Di Tuban Penambangan Liar Galian C Kian “Liar”

TUBAN

HERI MUHARWANTO: Kami baru mendapat laporan dari masyarakat pagi ini beberapa lokasi penambangan di Kecamatan Soko yang dulu kami tutuo mulai beroperasi lagi.

HERI MUHARWANTO: Kami baru mendapat laporan dari masyarakat pagi ini beberapa lokasi penambangan di Kecamatan Soko yang dulu kami tutuo mulai beroperasi lagi.

seputartuban.com–Pasca diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan mencabut PP nomor 41 tahun 2007 yang mengalihkan urusan perizinan tambang, kehutanan dan perikanan dari pemerintah kabupaten serta kota ke provinsi, seolah menjadi sorga bagi pelaku tambang.

Terbukti, begitu kewenangan pemerintah daerah mengurusi tambang dicabut sejumlah titik lokasi galian C tak berizin di Kabupaten Tuban yang sebelumnya resmi ditutup, kini mulai menggeliat lagi.

Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Heri Huharwanto, mengatakan berdasarkan pengaduan masyarakat dari Kecamatan Soko beberapa kawasan aktivitas galian C di Desa Simo mulai beroperasi lagi. Padahal sejumlah lokasi itu sudah dipasang plang “ditutup” oleh Satpol PP Tuban tahun lalu.

Hanya saja, sambung dia, berdasar laporan masyarakat para pengelola galian C tersebut mengajukan izin ke Kantor Kepala Desa Simo untuk meratakan bekas lokasi yang dulu dieksploitasi.

Alasannya bekas lokasi galian itu akan dimanfaatkan sebagai hunian baru masyarakat pasca pengerjaan tanggul Bengawan solo yang sudah dilaksanakan. Padahal, aduan masyarakat, fakta di lapangan para pemohon izin tersebut melakukan aktivitas penambangan lagi.

“Kami baru mendapat laporan dari masyarakat pagi ini beberapa lokasi penambangan di Kecamatan Soko yang dulu kami tutuo mulai beroperasi lagi. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut kami akan melakukan pengecekan terlebih dulu untuk mengetahui kebenarannya,” ungkap Heri, Senin (15/06/2015) siang.

Namun begitu, dia menyatakan dari 23 loksai tambang yang diduga ilegal di Kecamatan Soko tersebut para pemiliknya sudah pernah dikumpulkan untuk diberi arahan dan pembinaan.

“Tapi jika di kemudian hari masih tetap nekat melakukan aktivitas yang sama akan kami beri tindakan tegas. Ini sudah tidak main-main lagi karena memang lokasi tambang tersebut pernah kami tertibkan,” tegas Heri.

Hanya saja pernyataan Heri tersebut seolah bertentangan dengan apa yang disampaikan Kepala Bagian Penindakan Satpol PP Tuban, Daryuti, dua bulan lalu. Dia mengaku tidak berani mengambil tindakan karena persoalan tersebut adalah wewenang pemerintah provinsi.

Meski demikian, Daryuti buru-buru menjelaskan sedang menyiapkan perda untuk “melawan” hegemoni pemerintah provinsi soal tambang.

“Saat ini draf raperdanya sudah kami ajukan ke pemerintah daerah untuk di pertimbangkan, sebelum menjadi pembahasan DPRD. Hanya saja hingga sejauh ini belum ada tembusan. Pada intinya kapasitas Satpol PP adalah pada wilayah daerah saja,” kata Daryuti, Rabu (08/04/2015) lalu.

Sementara juru bicara Pemkab Tuban, Teguh Setyo Budi, mengamini terkait wewenang pengawasan dan perizinan tentang pertambagnan sudah diambilalih pemerintah provinsi.

“Ya mau bagaimana lagi. Wewenang dinas pertambangan di daerah sudah diambilalih oleh pemerintah provinsi. Jadi jika mengacu pada prosedur yang sesuai maka kami tidak berani melakukan tindakan sebelum ada perintah lebih lanjut,” ungkap Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban ini. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author