Published On: Sen, Feb 23rd, 2015

Di Tuban Bantuan Pertanian Dikomersilkan Kelompok

TUBAN

TEGUH SETYOBUDI: Akan kita kumpulkan semua kelompok tani melalui UPTD yang ada, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran.

TEGUH SETYOBUDI: Akan kita kumpulkan semua kelompok tani melalui UPTD yang ada, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran.

seputartuban.com-Bantuan hand tractor (traktor tangan) dan mesin tanam padi yang digelontorkan kepada kelompok tani di Kabupaten Tuban diduga diselewengkan untuk perorangan dan kelompok tertentu.

Berdasar pantauan seputartuban.com, modus dugaan penyelewengan bantuan alat pertanian yang diikhtiarkan sebagai upaya mengembalikan swasemada pangan tersebut, dengan cara disewakan kepada perorangan dan kelompok masyarakat.

Setiap warga yang menyewa alat pertanian tersebut dikenakan biaya tertentu. Anehnya, jika ketua kelompok tani maupun ketua gapoktan yang menggunakan kedua alat itu tidak ditarik biaya.

Indikasi penyimpangan ini makin terlihat nyata karena hasil uang sewa yang dipungut dari para petani tersebut tidak jelas kemana mengalirnya. Sejumlah petani menduga uang hasil sewa tersebut masuk kantong pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat.

“Praktik ini sudah menjadi rahasia umum. Sederhananya semua orang sudah tahu permainan ini.  Kalau sudah seperti ini kan sangat mungkin melibatkan pihak lain,” terang sejumlah petani yang enggan menyebut siapa pihak lain itu.

Dikonfirmasi soal ini, juru bicara Pemkab Tuban Teguh Setyo Budi, menegaskan bantuan tersebut harus dimanfaatkan semua anggota kelompok tani. Tidak boleh dimanfaatkan ketua kelompok. Apalagi dokomersilkan seperti milik pribadi.

Dia mengingatkan, para kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian tersebut agar memanfaatkan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Menurut Teguh, jika memang ada indikasi seperti itu akan menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang sudah diberikan.

“Akan kita kumpulkan semua kelompok tani melalui UPTD yang ada, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran,” tegas Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban ini, Senin (23/02/2015) siang.

Sementara anggota Komisi D DPRD Tuban, Rasmani, mengatakan jika memang bantuan alat pertanian tersebut dikomersilkan berarti pengawasan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan semua bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, sangat lemah.

“Kita berharap supaya dinas terkait melakukan evaluasi terhadap kelompok yang ada. Sebab rata-rata kelompok tani yang ada itu diketuai oleh perangkat desa. Dan itu tidak diperbolehkan,” tandas dia.  MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Wong Edan berkata:

    nuwun sewu, bantuan mestinya di berikan secara free, mengapa prakteknya pakai uang pelicin untuk mendapatkan bantuan…. cnth desa B kec. S dgn mengaku memberikan uang Untuk mendapatkan Tlaktor,

  2. Edan Tenan berkata:

    Yoo bener ae dikomersilne, la bantuane telaktor kudu nebus(gae pelicin) 3 sampek 6 juta lagi oleh bantuan tlaktor, bantuan ko’ nebus bantuan cap opo pak…?