Published On: Kam, Feb 18th, 2016

Dengan Naker Asing Nakal, Pemkab Tuban Kurang Garang

TUBAN

Ilustrasi pekerja

Ilustrasi pekerja

seputartuban.com – Anggota Komisi C DPRD Tuban, Andhi Hartanto mendesak Pemkab Tuban tidak gamang menindak perusahaan nakal, yang tidak melaporkan tenaga kerja (Naker) asing ke Pemkab. Karena mereka tidak memiliki ijin tinggal di Tuban.

Hasil rapat kerja dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Selasa (16/2/2016).

Diketahui dalam rapat tersebut banyak perusahaan di Tuban yang mempekerjakan tenaga kerja asing namun mengabaikan aturan. Yakni mereka tidak mengurus Surat Keterangan Tinggal Tempat (SKTT). Hanya 77 orang yang sudah memiliki surat tersebut sesuai data Dinsosnaker. “Bila memang mereka tidak memiliki ijin tinggal, maka  harus ada tindakan tegas terhadap mereka oleh Pemkab Tuban,” katanya.

Menurut politisi asal Kecamatan Soko itu, meskipun mereka memiliki ijin bekerja di Indonesia atau di wilayah Tuban, tetapi secara legal mereka juga harus memiliki ijin untuk tinggal. Bila mereka tidak memiliki SKTT maka jangan diperbolehkan tinggal di wilayah Kabupaten Tuban.

Selain itu, Pemkab juga harus memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaporkan Naker asing yang bekerja. Meskipun itu perusahaan tersebut bertaraf internasional.

Seharusnya Pemkab bekerja jemput bola, jangan hanya menunggu dikantor saja. “Pemkab melalui dinas terkait harus melakukan pendataan atau mendatangi perusahaan yang diduga ada tenaga kerja asingnya. Sehingga tidak hanya menunggu laporan saja,” tegas Andhik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Joni Martoyo menjelaskan pihaknya hanya menerima pengajuan terhadap Naker asing yang ingin membuat Surat Keterangan Tinggal Tempat (SKTT). Sedangkan ijin ketenaga kerjaannya menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi hingga saat ini baru ada 5 tenaga kerja asing yang mengajukan SKTT. “Baru ada 5 tenaga kerja yang mengajukan SKTT. Kalau data tenaga kerjanya kita tidak memiliki,” ujarnya.

Joni menambahkan bahwa mereka yang pasti sudah memiliki passport, tetapi passport tersebut ada 2 macam. Passport wisatawan dan passport tenaga kerja. Bila mereka memiliki passport wisatawan maka mereka tidak bisa diterbitkan SKTT. Tetapi bila pasportnya sebagai tenaga kerja maka bisa diterbitkan SKTT. “Yang menerbitkan SKTT tidak harus Pemkab Tuban, sebab mereka asalnya mereka bekerja di daerah lain dan itu diperbolehkan,” sambung Joni.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Nurjannah mengatakan bahwa dari data yang dimilikinya ada sebanyak 77 Naker asing tinggal di Tuban. Diantaranya di PLTU sebanyak 68 orang, PT Holcim Indonesia sebanyak 5 orang, Hasil Laut Indah ada 2 orang dan perusahaan cina ada 2 orang.

“Kita kesulitan karena perusahaan-perusahaan itu tidak proaktif memberikan laporan kepada kita. Padahal itu sudah menjadi kewajibannya,” keluh Nurjannah saat dihubungi seputartuban.com melalui ponselnya.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang ada di Tuban memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah tenaga kerjanya dan asal usul tenaga kerjanya. Lowongan tenaga kerja dan hasil rekrutmen tenaga kerja. Namun menurut Nurjannah banyak perusahaan yang tidak melaporkan hal itu. Sehingga Dinsosnaker harus meminta data tersebut ke perusahaan. Serta bagi mereka yang tidak melaporkan hal itu hanya dikenai dengan sanksi administrasi saja. “Apa mungkin karena sanksinya hanya administrasi itu ya?,” katanya.

Mantan Camat Kerek itu berharap agar semua perusahaan yang ada di Tuban lebih pro aktif dan taat terhadap aturan. Sehingga tidak ada permasalahan yang ditimbulkan akibat tidak melaksanakannya kewajibannya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author