Published On: Sel, Agu 18th, 2015

Demokrat Rekomendasikan Copot SKPD “Lemot”

TUBAN

CANCOKO: Padahal sudah menginjak anggaran semester dua tapi masih ada SKPD yang baru menyerap anggaran 26 persen. Ini sinyal berbahaya. Kalau dilakukan pembiaran bisa menimbulkan preseden buruk bagi Pemkab TUban.

CANCOKO: Padahal sudah menginjak anggaran semester dua tapi masih ada SKPD yang baru menyerap anggaran 26 persen. Ini sinyal berbahaya. Kalau dilakukan pembiaran bisa menimbulkan preseden buruk bagi Pemkab TUban.

seputartuban.com-Fraksi Partai Demokrat DPRD Tuban mendesak secepatnya Bupati Fathul Huda bertindak tegas terhadap SKPD yang tidak becus mengelola anggaran dengan baik. Bila perlu Kepala SKPD “lemot” tersebut segera diganti dengan figur yang lebih dinamis.

“Selain sebagai upaya penyegaran sekaligus memberikan kesempatan kepada profesional muda yang seolah kariernya terhambat akibat rotasi pejabat pemkab yang terkesan lambat. Banyak kok sebenarnya sdm (sumber daya manusia) PNS yang mumpuni di lingkungan pemkab,” ungkap penggawa Fraksi Demokrat DPRD Tuban, Cancoko, usai mengikuti rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap PAPBD 2015, Selasa (18/8/2015) siang.

Menurut dia, lambannya kinerja SKPD itu secara politik anggaran dapat mengganggu proses pelaksanaan pembangunan serta dapat mengganggu beberapa program lain sebagai implentasi mendekatkan APBD kepada masyarakat.

“Padahal sudah menginjak anggaran semester dua tapi masih ada SKPD yang baru menyerap anggaran 26 persen. Ini sinyal berbahaya. Kalau dilakukan pembiaran bisa menimbulkan preseden buruk bagi Pemkab TUban,” tutur Cancoko yang duduk sebagai anggota Komisi B di DPRD Tuban ini.

Dia mengimbuhkan, sedangkan waktu yang tersisa untuk tahun anggaran 2015 tinggal empat bulan lagi. Pendeknya waktu yang tersisa ini membuat Komisi B khawatir terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Dan yang pasti kurang maksimal.

“Dengan waktu yang tersisa bagaimana mungkin pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal,” tegas dia.

Berkaitan itu, Cancoko memita Bupati Tuban Fathul Huda perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif. Sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Ancam Penalti SKPD “Lemot”

Diberitakan sebelumnya, penyerapan APBD Kabupaten Tuban 2015 yang hingga medio Agustus ini baru mencapai 44,27 persen membuat Wakil Bupati Noor Nahar Hussein menebar ancaman. Tidak tanggung-tanggung, bagi SKPD yang becus menyerap APBD secara maksimal langsung di-penalti.

“Kita sudah berikan warning kepada semua SKPD. Bila DAK tidak terserap akan dapat penalti sebesar DAK itu sendiri,” tegas Noor Nahar usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Tuban, Kamis (13/08/2015) siang.

Selain itu, menurut wabup kelahiran Desa Rengel ini, untuk meningkatkan kinerja dari SKPD Pemkab Tuban terus melakukan evaluasi dan monitoring.

Terutama dalam penyerapan anggaran yang ada. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

“Kalau sanksi pemecatan tidak ada. Namun saya ingatkan, pejabat-pejabat (kepala dinas) yang tidak cocok akan konsekuensinya akan dimutasi,” ancam dia.

Noor Nahar menjelaskan, untuk belanja langsung sampai 4 Agustus lalu baru terserap 26,4 persen. Hal ini disebabkan kegiatan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses lelang. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author