Published On: Kam, Jan 14th, 2016

Data Amburadul, Orang Mati Masih Dapat JKN

TUBAN

Ilustrasi JKN amburadul

Ilustrasi JKN amburadul

seputartuban.com – Pemerintah Desa (Pemdes) mengeluhkan data penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin amburadul. Terbukti kartu yang diterima oleh Pemdes tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ada warga yang sudah meninggal beberapa tahun lalu tetapi masih terdaftar.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Setyobudi kartu yang JKN yang sudah diterimanya banyak yang tidak sesuai. Pasalnya desa sudah mengirimkan data terbaru yang telah diverifikasi tetapi kenyataannya tidak berubah.

“Kartu yang kita terima baru 30 persen, tetapi yang terbit data dahulu. Sehingga warga yang sudah mati ikut terdaftar,” keluh Setyobudi, Rabu (13/1/2016).

Sedangkan warga yang tergolong mampu masuk penerima JKN. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial. Karena akan menjadi kecemburuan masyarakat yang berujung masalah. Sehingga bagi keluarga mampu yang menerima, kartunya akan dikembalikan ke pemerintah.

Diduga kondisi ini juga banyak terjadi di desa lainya. Seperti yang terjadi di Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek. Pemdes tidak berani membagikan kartu JKN. Karena masih banyak warga miskin yang tidak mendapat jatah JKN, namun orang mampu justru mendapatkan kartu JKN. “Saya tidak berani membaginya, karena yang tidak mampu malah tidak dapat,” ujar Kades Wolutengah, Rasdan.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tuban, Saiful Hadi mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedang penyajian data bagi penerima JKN dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga pihaknya tidak mengetahui kesalahan maupun ketidak sesuaian data dengan kenyataannya. “Data dari BPS, kita hanya menerima daftar penerima bantuan itu dan memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka,” jelas Saiful.

Menurut Saiful, survei yang dilakukan oleh BPS tersebut terkesan asal-asalan dan hanya dilakukan pengambilan sampling. Sehingga data yang dihasilkan tidak akurat. Sehingga Dinkes tidak bertanggung jawab atas kesalahan data itu.

Anggota Komisi C DPRD Tuban, Andhi Hartanto mengatakan bahwa data yang diproses tersebut berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan pada tahun 2011 oleh BPS. Serta dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sehingga banyak data yang tidak sesuai. Sebab kondisi masyarakat sudah mengalami perubahan, bahkan sudah ada yang meninggal.

“Sebenarnya butuh evaluasi data, sehingga program itu tepat sasaran dan tidak menuai masalah di tingkat bawah,” harapnya.

Ketua Fraksi PDI P itu sudah mengaku sudah respon dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan ulang. Sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan harapan pemerintah.

Agar  program tersebut sukses dan meringankan beban dari masyarakat miskin, Komisi C akan terus mengawasi dan mengontrol pelaksanaannya agar tepat sasaran. Sebab kesehatan kebutuhan dasar masyarakat, mereka yang tidak mampu dijamin oleh pemerintah. “Akan kita awasi sehingga benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga miskin,” tegasnya.

Diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.

Karena sifat adata penerima JKN dinamis, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan surat  edaran (SE) nomor 149 tahun 2013. Dengan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan peserta pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang diganti. Adapun peserta yang dapat diganti adalah mereka yang sudah meninggal, merupakan PNS/TNI/POLRI, pensiunan PNS/TNI/POLRI, tidak diketahui keberadaannya atau peserta memiliki jaminan kesehatan lainnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author