Published On: Jum, Apr 4th, 2014

Dana Rp. 158 Milyar Dalam APBD 2013 Tidak Terpakai

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun 2013 mencapai Rp. 158. 968.722.178.92. Jumlah itu terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggran sebesar Rp.122.780.509.210.47 ditambah devisit anggaran sebesar Rp. 36. 188. 2121. 968. 44.

Rapat Paripurna LKPJ APBD 2013

Rapat Paripurna LKPJ APBD 2013

Dalam pembacaan Nota Pengantar Bupati Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  (LKPJ) akhir Tahun Anggaran (TA) 2013 oleh Bupati Tuban, Fathul Huda saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (3/4/2014) mengatakan bahwa realisasi anggaran tahun 2013 mencakup sisi pendapatan belanja dan pembiayaan.

Yaitu Pendapatan Asil Daerah (PAD) sebesar Rp. 227. 120. 525.357.56 . Terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.13. 336. 747. 881. Sedangkan untuk pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 285. 558. 880. 642.

Sedangkan untuk belanja daerah meliputi belanja langsung sebesar Rp. 919. 459. 846. 543.2. Dan untuk belanja tidak langsung sejumlah Rp. 570. 368. 94. 369. 10. Adapun untuk pembiayaan daerah terdir dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 187. 292. 756. 533. 06. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 64. 224. 608. 288.

Besarnya SILPA tersebut disebabkan karena sampai akhir APBD tahun 2013, terdapat beberapa hambatan. Diantaranya keterlambatan mekanisme Peraturan Presiden (Perpres), faktor cuaca, keterbatasa kesediaan bahan baku dan masa pemeliharaan dengan jumlah kegiatan banyak. “ 169 kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 14. 397. 296. 220  yang ada pada SKPD. Seperti Disdikpora ada 133 kegiatan, RSUD sebanyak 5 kegiatan, PU ada 23 kegiatan, dinas pertanian ada 7 kegiatan dan DPK 1 kegiatan, “ Kata Huda.

Senada disampaikan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein saat dikonfirmasi usai rapat menjelaskan bahwa besarnya SILPA disebabkan karena faktor pelaksaan dan realisasi  waktunya singkat. Selain itu juga disebabkan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terlambat. Sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai perencanaan awal. “Sebelumnya sudah ditenderkan, karena juknisnya berbeda maka harus di swakelola. Datanggnya sekitar bulan Oktober 2013. Sehingga pelaksanaannya tidak tepat waktu. Lebih sedikit SILPA-nya dari tahun lalu sekitar Rp. 180 milyar,“ jelas Wabup. (han)

Facebook Comments

About the Author