Published On: Kam, Des 18th, 2014

“Dana Revolusi” Desa Terganjal Peraturan Bupati

TUBAN

JALAN TERUS: Rapat penyusunan APB-Des 2015 yang digelar di Balai Desa Gaji, Kamis (18/12/2014) pagi.

JALAN TERUS: Rapat penyusunan APB-Des 2015 yang digelar di Balai Desa Gaji, Kamis (18/12/2014) pagi.

seputartuban.com-Keputusan pemerintah mengalokasikan “dana revolusi” desa sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ternyata memunculkan kepanikan di kalangan kepala desa di Kabupaten Tuban.

Sebab hingga sejauh ini para kepala desa baru menerima daftar rincian besaran “dana revolusi” yang akan diterima dari Pemkab Tuban, namun tidak disertai peraturan bupati (perbub) sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des) tahun 2015.

Akibatnya, sejumlah kepala desa dibuat kebingungan mengingat tanpa dukungan peraturan bupati sebagai payung hukumnya, maka besaran anggaran desa yang akan diterima dari pemerintah tidak dapat dimasukkan dalam neraca penerimaan karena hanya berdasar asumsi.

“Hal ini sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa jelas-jelas merupakan pelanggaran. Sebab untuk neraca penerimaan harus jelas dari mana sumbernya,” ungkap sejumlah kepala desa di Kecamatan Rengel, Widang, Soko dan Plumpang serta Kecamatan Tuban, yang ditemui terpisah seputartuban.com.

Meski begitu sejumlah kepala desa memutuskan tetap memasukkan alokasi neraca penerimaan dana desa dari pemerintah, kendati hingga saat ini belum ada peraturan bupati yang mengatur hal tersebut.

Kepala Desa Gaji Kecamatan Kerek, Subroto, mengatakan telah memasukkan angka penerimaan dana desa sesuai yang diterima dari Pemkab Tuban dalam penyusunan APB-Des tahun 2015.

“Kita sudah mendapatkan petunjuk terkait dana yang akan kita terima meski itu secara lisan, sehingga bisa kita masukkan dalam APB-Des 2015. Nanti bila sudah terbit peraturan Bupati Tuban APB-Desnya bisa langsung disyahkan,” tutur Subroto ditemui di sela penyusunan APB-Des 2015 yang berlangsung di Balai Desa Gaji, Kamis (18/12/2014) pagi.

Hanya saja, dia mengakui penyusunan APB-Des bersama BPD kali ini lebih njelimet dan butuh kerja ekstra keras. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dirasa lebih santai.

“Persoalannya, dengan kucuran dana desa dari pemerintah semuanya harus disusun dengan cermat dan detail. Tidak bisa asal comot atau copy paste,” tandas dia.

Terpisah, Kepala Bappemas Kabupaten Tuban Mahmudi, mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Bupati Tuban terkait alokasi penggunaan keuangan desa tahun anggaran 2015. Sehingga bila sudah ditetapkan perbupnya, APB-Des bisa segera disyahkan dan langsung dijalankan.

“Kita kerja maraton, sebab Januari 2015 kita harus sudah mencairkan dana tunjangan untuk perangkat desa. Bila nanti ditetapkan Januari, maka anggaran itu secara undang-undang tidak bisa direalisasikan,” jelas Mahmudi.

Selain itu, imbuh dia, saat ini Bappemas juga sedang mempersiapkan petunjuk teknis dan mekanisme pengawasan dalam realisasi dana yang akan diterinma oleh desa. Sebab nantinya desa akan menerima dana besar sehingga butuh pengawasan dan pendampingan dalam realisasinya. Bila tidak ada pendampingan dan pengawasan rawan akan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Mahmudi berharap, desa agar melaksanakan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dan dalam penyusunannya harus melalui musyawarah desa (musdes) sehingga benar-benar tepat sasaran. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author