Published On: Rab, Agu 26th, 2015

Dana Kampanye Tak Boleh Lampaui Rp 9 Miliar

TUBAN

KASMURI: Yang akan memeriksa dana kampanye dari pasangan calon adalah akuntan publik.

KASMURI: Yang akan memeriksa dana kampanye dari pasangan calon adalah akuntan publik.

seputartuban.com-KPU Kabupaten Tuban membatasi dana kampanye bagi pasangan calon dalam coblosan pilkada 9 Desember mendatang maksimal Rp 9 miliar.

“Pembatasan dilakukan agar pelaksanaan pilkada nantinya berjalan dengan tertib dan sebagai bentuk antisipasi terjadinya politik uang,” tegas Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, usai rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon, Selasa (25/8/2015) siang.

Dia menjelaskan, pembatasan tersebut sesuai dengan hasil rapat dengan kedua pasangan calon kemarin yang disepakati dana kampanye maksimal Rp 9 miliar.

Dana kampanye yang dibatasi dimaksud adalah dana yang dihimpun oleh masing-masing pasangan calon untuk kampanye.

Untuk mengetahui anggaran tersebut, menurut Kasmuri, pasangan calon harus menyampaikan dana tersebut sehari sebelum pelaksanaan kampanye ke KPU Tuban dan usai pelaksanaan kampanye.

Bila nantinya dalam pelaporan awal ada kelebihan dana kampanye sesuai dengan pembatasan itu akan masuk dalam kas negara.

“Yang akan memeriksa dana kampanye dari pasangan calon adalah akuntan publik,” katanya.

Sedangkan untuk kampanye yang dilakukan oleh KPU Tuban disiapkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar dari APBD. Dana tersebut untuk pengadaan APK, debat publik, iklan media masa dan bahan kampanye.

Penggunaan Anggaran Harus Jelas

SULLAMUL HADI: Tidak hanya besaran anggaran saja. Tetapi penggunaannyapun harus jelas dan harganya sesuai dengan standar harga Kabupaten Tuban.

SULLAMUL HADI: Tidak hanya besaran anggaran saja. Tetapi penggunaannyapun harus jelas dan harganya sesuai dengan standar harga Kabupaten Tuban.

Ketua Panwaskab Tuban, Sullamul Hadi, mengatakan akan melakukan audit dan berkoordinasi dengan KPU terkait dana kampanye tersebut.

Tidak hanya besaran anggaran saja. Tetapi penggunaannyapun harus jelas dan harganya sesuai dengan standar harga Kabupaten Tuban.

“Sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye kita pasti diberi laporan anggarannya. Itu nanti yang akan kita audit,” ujar Hadi.

Dilaksanakannya pembatasan dana kampanye itu bertujuan agar memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Juga tidak berlebih-lebihan dalam pelaksanaan kampanye nanti.

Pembatasan dana kampanye itu berdasarkan aturan yang telah ada. Hal ini sesuai dengan pasal 12 PKPU nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pilkada.

Sementara kegiatan kampanye meliputi rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye setiap pemilih sebesar Rp 25 ribu dan jasa konsultan.

“Dana tersebut juga harus dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye dari tiap-tiap pasangan calon,” katanya.  MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author