Published On: Sen, Jan 11th, 2016

Dana Bantuan Keuangan Parpol Rp. 97 Juta Hangus

TUBAN

ilustrasi uang

ilustrasi uang

seputartuban.com – Dana bantuan keuangan partai politik (Parpol) tidak terserap sebesar Rp. 97,097,267 dari total anggaran sebesar Rp. 556,975,092. 2 Parpol itu adalah Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo mengatakan tidak terserapnya seluruh anggarna karena 2 Parpol terdapat dualisme kepengurusan pusat. Hal itu menyebabkan keduanya tidak dapat mencairkan dana bantuan tersebut.

“Karena adanya dualisme kepengurusan untuk Golkar dan PPP. Sehingga tidak bisa mencairkan dana bantuan keuangan partai,” katanya kemarin.

Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam pasal 7 ayat 1 huruf (b) disebutkan bahwa untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi susunan kepengurusan yang sah.

Sedangkan didalam Permendagri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Dalam pasal 14 ayat 3 huruf (a) disebutkan bahwa administrasi yang harus dilampirkan dalam pengajuan pencairan adalah surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Parpol tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris DPP partai politik.

“Sebelum ada kepastian terkait kepengurusan kedua Parpol itu, maka mereka tidak bisa mencairkan dana bantuan tersebut,” sambungnya.

Aguk menambahkan dana untuk kedua parpol tersebut dikembalikan ke kas daerah. Sehingga dana bantuan keuangan tahun anggaran 2015 dinyatakan hangus untuk kedua parpol itu.

Sementara itu untuk proses pelaporannya satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran wajib melaporkan penggunaan anggaran ke BPK. Setelah mendapatkan hasil audit dari BPK baru surat hasil audit itu disampaikan kepada Bupati melalui Kesbang Pol. “Hingga saat ini masih belum ada yang melaporkan hasil audit dari BPK, sebab batas waktunya sampai akhir bulan ini untuk  pelaksanaan audit oleh BPK,” jelasnya.

Diketahui PKB memperoleh bantaun Rp. 170.003.949. Partai Golkar dana yang hangus Rp.  72.232.573. PDI Perjuangan mendapatkan Rp. 66.565.973, Gerindra memperoleh Rp. 66.468.214, Partai Demokrat mendapatkan Rp. 53.268.250. Sedangkan PAN mendapatkan Rp. 39.169.756, PPP yang hangus Rp. 24.864.694. PKS mendapatkan Rp. 23.309.907. Partai NasDem mendapatkan Rp. 23.298.006, Partai Hanura memperoleh Rp. 17.793.770. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author