Published On: Sen, Mei 2nd, 2016

Catatan Hari Buruh Ketua DPC SPN Tuban

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Momentum peringatan hari buruh internasional (May Day), 1 Mei terdapat segudang pekerjaan rumah soal perburuhan di Kabupaten Tuban. Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Tuban, Kusmen, Minggu (1/5/2016) mengungkapkan sejumlah persoalan yang hingga kini masih jadi momok kaum buruh di Kabupaten Tuban.

KusmenPermasalahan kaum buruh di Kabupaten Tuban hingga saat ini dianggap masih komplek. Mulai kesiapan pemerintahan Kabupaten Tuban dalam menyiapkan pekerja secara sistematis. Hingga mekanisme pengawasan, serta penyelesaian konflik perburuan masih belum sesuai aturan.

Setiap akan ada perusahaan baru di Tuban selalu membutuhkan pekerja yang semestinya dapat disiapkan sebelumnya. Melalui pendidikan yang tersistem dan siap pakai sesuai kebutuhan perusahaan. Menurut Kusmen, Tuban yang berkembang menjadi kota industri, banyak putra daerah menjadi tenaga kasar (kuli). Sedangkan tenaga ahli sebagian besar warga dari luar Kabupaten Tuban.

“Kalau ada perusahaan baru kan sudah tahu, sejak pengajuan sampai operasional kan waktunya tidak sebentar. Seharusnya Pemkab Tahu kebutuhan pekerja itu kemudian menyiapkan masyarakatnya agar dapat dipekerjakan perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Persoalan penyelesaian konflik perburuan juga masih belum maksimal. Seharusnya jika terdapat konflik dibahas dalam rapat Bipartit hingga 3 kali. Jika tidak ada solusi kemudian perundikan dilakukan ditingkat Tripartit. Masing-masing tingkatan itu terbitnya rekomendasi paling lama 7 hari. “Mengabaikan itu cenderung aturan diabaikan, biasanya lama. Terbitnya rekomendasi molor, ini menyebabkan pekerja jenuh dan menimbulkan konflik di perusahaan makin besar,” imbuh aktivis muda itu.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait juga masih jadi persoalan dilapangan. Jika terdapat permasalahan perburuan tidak segera ditindak sesuai aturan. “Alasan perusahaan baru atau yang lainya, terkesan mengaburkan aturan,” tegasnya.

Hingga saat ini temuan DPC SPN Tuban adalah upaya secara masif pelarangan buruh untuk berserikat. “Meski tidak tertulis, sampai sekarang perusahaan berupaya agar pekerjanya tidak berserikat atau jangan sampai berserikat,” katanya.

Peran wakil rakyat dirasa masih setengah hati, karena fungsi pengawasan yang dilakukan juga belum optimal. Kunjungan yang dilakukan terkesan formalitas. Pengawasan melalui kunjungan kerja sebenarnya untuk memetakan masalah dalam perusahaan. Ketika menemukan fakta masalah perburuan seharusnya ditindaklanjuti sesuai fungsinya sebagai wakil rakyat. “Tidak hanya datang dan  menerima masukan-masukan saja,” tutur Kusmen.

Tidak kalah penting adalah, Perda Kontel Lokal yang sudah diperjuangkan aktivis buruh di Tuban sejak 2012 lalu hingga saat ini belum ada tanggapan. Melalui Perda itu kesiapan SDM masyarakat, kewajiban rekrutmen tenaga kerja lokal dan hal penting lainya diatur didalamnya.

“Pemerintahan Tuban seharusnya siap secara sistem kalau wilayahnya berkembang menjadi kota industri, tidak hanya terbuka dengan investasi saja. Namun dengan sistem dan upaya nyata melindungi masyarakatnya sekaligus meningkatkan kesejahteraanya,” pungkasnya. MUHAIMIN

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos