Published On: Sel, Jun 30th, 2015

Bupati Tuban Akui Pelanggaran Sistem Internal

TUBAN

FATHUL HUDA: Harta yang diperoleh harus melalui jalan dan cara yang halal. Apabila tidak seperti itu, maka pada hakikatnya bakal hanya menyengsarakan kita.

FATHUL HUDA: Pelanggaran yang dimaksud BPK adalah sistem pengendalian internal. Dalam auditnya (BPK) ada enam temuan dengan 12 rekomendasi.

seputartuban.com – Bupati Tuban, Fathul Huda, mengakui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Pemkab Tuban ditemukan ada beberapa pelanggaran.

Akibatnya, Pemkab Tuban memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2013 dan 2014. Padahan sebelumnya Pemkab Tuban mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Pelanggaran dimaksud BPK adalah sistem pengendalian internal. Dalam auditnya (BPK) ada enam temuan dengan 12 rekomendasi. Dan kepatuhan terhadap undang-undang ada tiga temuan dengan delapan rekomendasi,” ungkap Fathul Huda di depan rapat paripurna DPRD tentang penyampaian rekomendasi dewanterkait LHP BPK atas pelaksanaan APBD 2014, Sabtu (27/6/2015) akhir pekan kemarin.

Dia menjelaskan, setelah menerima hasil pemeriksaan BPK bupati wajib membuat laporan perbaikan dengan tenggat waktu 60 hari paska disampaikan temuan tersebut.

“Kita sudah memberikan jawaban kepada BPK melalui kantor cabangnya di Surabaya pada tanggal 6 Juni lalu,” kata Huda.

Menurutnya, dari 20 rekomendasi tersebut setelah diberikan jawaban atau perbaikan ada 14 rekomendasi yang dianggap selesai. Sedangkan enam rekomendasi dianggap tindak lanjut dalam penyelesaian.

“Ke depan akan kita perbaiki. Untuk itu semua SKPD harus memperkuat pengelolaan asetnya. Sehingga nanti kita mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” tandas Huda.

Sementara sebelumnya juru bicara Pansus DPRD, Mukson, mengatakan perlu segera adanya perbaikan dalam pendataan aset daerah. Karena bagian inilah yang menjadi bidikan dari BPK.

“Dalam pendataan aset daerah harus ditangani secara serius. Bila perlu bekerjasama dengan pihak ketiga,” kata Mukson.

Selain itu, sambung dia, pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor perlu adanya peningkatan. Salah satunya adalah penertiban tambang-tambang ilegal, karena itu jelas-jelas merugikan daerah.

Makson meminta agar bupati tetap berpedoman pada aturan penggunaan anggaran, sehingga Tuban tidak selalu mendapatkan predikat WDP. SKPD perlu mencermati dalam pelaksanaan dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan. Baik itu berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

“Kita meminta ke depan agar lebih berhati-hati sehingga tidak ada temuan BPK yang membuat Tuban mendapatkan predikat WDP,” tandasnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author