Published On: Rab, Apr 13th, 2016

BK Siap Tampung Laporan Konflik PDIP Vs Pimpinan Dewan

TUBAN

PDI Perjungan Logoseputartuban.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Tuban siap menampung laporan, dari PDI Perjuangan Tuban terkait konflik dengan Pimpinan Dewan. Hal itu diungkapkan, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tuban, Nurhadi Sunar Endro, Selasa (12/4/2016).

Dia mengaku belum menerima surat laporan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban. Namun jika benar-benar laporan itu dilakukan, dia siap menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. “Kita masih belum menerima surat dari Fraksi PDIP sampai saat ini,” jelasnya.

Ditambahkan, bila ada surat pengaduan apapun dari anggota dewan ke BK akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.  “Akan kita lakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap laporan yang masuk ke BK,” sambungnya.

Pernyataan Ketua BK DPRD Tuban itu menanggapi rencana DPC atau Fraksi PDI Perjuangan yang akan melaporkan konflik dengan pimpinan dewan ke BK. Karena pimpinan dewan dianggap telah menghalang-halangi proses rotasi kader batheng moncong putih itu. Sedangkan pimpinan dewan dengan tegas tidak memproses rotasi itu karena dianggap tidak sesuai dengan tata tertib (tatib) dan alasan menjaga keharmonisan (kondusif) di DPRD Tuban.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus DPC PDI Perjuangan Tuban mengirimkan surat penolakan atas surat DPRD Tuban nomor 172/173//414.040/2016 tertanggal 1 April 2016. Karena dinilai jawaban dalam surat tersebut bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRD Tuban no. 1 tahun 2014 pasal 55 ayat 6 dan 8.

Surat yang ditanda tangani Ketua DPC, Andhi Hartanto dan Sekretaris DPC, Abu Cholifah itu tetap mengusulkan kembali perubahan personil kadernya Komisi A, Abu Cholifah bertukar posisi dengan Karjo di Komisi B. Sesuai surat dari Fraksi PDI Perjuangan yang telah diusulkan sebelumnya Nomor : 030/FPDI-P/I/2016, tetantang penegasan kembali usulan perubahan personil alat kelengkapan DPRD.

Sementara itu, Wakil Bidang Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Tuban, Kusmen membeberkan 14 kronologi proses usulan yang sudah dilakukan. Dalam tulisan 2 lembar itu disebutkan terdapat kejanggalan sikap dari pimpinan dewan.

Silain sikap yang tidak konsisten, juga proses Pergantian Antar Waktu (PAW) NasDem lebih cepat dan diproses. Sedangkan usulan PDI P yang seharusnya lebih mudah diproses justru dipending dan kemudian ditolak.

“Tidak sepatutnya Miyadi selaku pimpinan dewan dari PKB memperlakukan PDI Perjuangan seperti ini. Karena PDI P dan PKB punya sejarah panjang perpolitikan di Tuban. Bahkan saya dan Miyadi sebagai pelaku sejarahnya,” ungkap Kusmen, Rabu (6/4/2016) siang.

Dalam naskah yang ditanda tangani Wakabid Kaderisasi itu, menyebutkan bahwa Ketua DPRD telah arogan dan otoriter serta mengebiri hak fraksi dan anggota lainya.  Selain itu dianggap tidak adil kepada PDI Perjuangan dan fraksi. “Dapat menimbulkan konflik diinternal DPRD, partai maupun konflik partai dengan partai,” jelasnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author