Published On: Rab, Nov 9th, 2016

Biaya Nyalon Kades di Soko Dikeluhkan

Share This
Tags

SOKO

seputartuban.com – Bakal Calon (Balon) Kepala Desa di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, meminta aparat Polres Tuban turun tangan. Untuk melakukan penyelidikan biaya pendaftaran yang dibebankan bagi pendaftar Balon Kades yang nilainya hingga Rp. 24 juta.

pilkadesDi wilayah Kecamatan Soko, uang yang dibebankan bagi Balon Kades yang harus dibayar berbeda. Mulai Rp. 5 juta hingga Rp. 24 juta tiap calon.

Salah satu Balon Kades Bangunrejo, Redi Marjono (30) mengatakan ia dimintai membayar biaya sesuai yang ditentukan panitia. Dari kabar yang diterimanya, dana itu untuk membatu biaya Pilkades. Karena dana yang diberikan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban masih kurang.

“Pihak panitia beralasan kekurangan dana, tapi yang kami herankan kenapa nominalnya berbeda. Kami calon dari Desa Bangunrejo dibebani untuk membayar sebesar Rp 5 Juta per-calon. Sedangkan calon di Desa Gununganyar mereka dibebani sebesar Rp. 24 Juta per-calon. Sedangkan calon dari Desa Sandingrowo mereka tidak ditarik biaya sama sekali,” terangnya, Senin (7/11/2016).

Besaran biaya pendaftaran tersebut dibebankan kepada masing-masing calon dengan pembayaran dapat diangsur selama 2 kali. Namun sejak dibukanya pendaftaran hingga penetapan nomor urut pasangan, masing-masing calon tersebut belum menerima transparansi penggunaan anggaran meski sudah ditanyakan berulangkali.

Perbedaan besaran nominal biaya pendaftaran tersebut menjadikan kecemburuan sosial bagi sesama Balon Kades. Serta kurangnya transparansi penggunaan anggaran juga menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Muh Wahyudin Latief mengatakan jika terbukti melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan KUHP. Atau dijerat dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor).

“Kita harus tau dulu perbuatan yang dilakukan seperti apa, setelah menemukan data dan bukti-bukti pendukung. Baru tersangka dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif, perdata atau pidana,” terangnya.

Perwira menengah yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Sidoarjo tersebut mengatakan secara umum praktik pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Namun Jika pelaku merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam Tahun. Dan bisa juga dikenakan dengan ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar. Yakni pasal 12 huruf e UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

“Jika nanti hasil pengembangan itu terdapat pihak yang terlibat, Polisi akan melakukan tindakan tegas. Laksanakan saja tugas dengan baik dan benar, karena semua ada aturanya,” pungkasnya. ARIF AHMAD AKBAR

Update : Ada Biaya Pendaftaran Calon Kades Adalah Pelanggaran

Facebook Comments

About the Author