Published On: Rab, Feb 24th, 2016

Beda Tafsir Perbub Tanah Bengkok Makin Melebar

TUBAN

Tanah Bengkokseputartuban.com – Pemerintah kabupaten (pemkab) Tuban menengahi perbedaan penafsiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang pengelolaan tanah Bengkok atas perubahan PP nomor 43 tahun 2014 tentang pengelolaan tanah bengkok.

Kabag Humas Dan Media Setda Tuban, Teguh Setyobudi, mengatakan agar pemerintah desa (pemdes) untuk tetap berpedoman pada apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 64 tahun 2015 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok.

Terkait beda tafsir, dia menegaskan, Pemkab berupaya agar persoalan beda tafsir PP tersebut diselesaikan dengan duduk bersama. “Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut, harus diselesaikan dengan duduk bareng,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Diketahui sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim di Tuban, menemukan benturan dalam Perbup nomor 64 tahun 2015 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok dengan PP Nomor 47 tahun 2015.

Dari temuan tersebut dilanjut Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tuban untuk mendesak pemkab agar meninjau ulang Perbup Nomor 64 tahun 2015 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut. Dimana dalam ketentuan perbup tersebut pengelolaan tanah bengkok masuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBDes) sebagai pendapatan asli desa (PADes).

Versi AKD dan FITRA Jatim, dalam pasal 100 ayat 2 PP Nomor 47 tahun 2015 disebutkan perhitungan belanja desa (APBDes) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Karena itu perbup itu dinilai berbenturan dengan aturan diatasnya.

“Sementara dalam perbup, tanah bengkok masuk APBDes sebagai pendapatan asli desa (PADes). Perbup tersebut seakan masih mengacu pada PP Nomor 43 tahun 2014, padahal  PP tersebut sudah diubah menjadi PP Nomor 47 tahun 2015,” kata Koordinator Advokasi FITRA Jatim, Miftahul Huda, pada hari jumat (19/2/2016).

Berdeda dengan pendapat kepala Bapemas, Pemdes dan KB, Mahmudi, dia tetap bersikukuh bahwa Perbup tersebut sudah sesuai dengan PP yang dimaksud. Dia menerangkan meski masuk APBDes, namun tetap diluar komposisi APBDes 70-30 persen.

Teguh menegaskan, jika nantinya dalam duduk bersama masih belum menemukan titik temu maka solusi terakhir adalah konsultasi ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Iya kalau perlu akan konsultasi ke Jakarta, Untuk peroleh kepastian,” tegasnya.

Apakah pemicu munculnya perbedaan tafsir antara AKD dan pemkab yang kemudian menjadi perbup tersebut akibat penyusunan yang asal-asalan ?. Teguh dengan tegas memastikan bahwa Perbup tersebut sudah mengacu PP yang bersangkutan Dan tidak berdasar PP Nomor 43 Tahun 2014. “Penyusunan Perbup itu sudah mendasar PP tersebut. Jadi tidak asal-asalan,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author