Published On: Jum, Jul 1st, 2016

Bappemas Bersikukuh Pencairan DD Pakai SPJ Dulu Sudah Benar

TUBAN

seputartuban.com – Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban mengatakan bahwa proses pencairan dana desa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bapemas, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban, Mahmudi, Rabu (29/6/2016) siang.

ilustrasi uang

ilustrasi uang

Ia mengatakan bahwa sesuai aturan, untuk persyaratan pencairan dana desa tahun ini harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana desa tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pencairan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, sebelumnya dilakukan 3 tahap, sedangkan tahun ini hanya 2 tahap. “Proses pencairan tahap kedua Pemdes harus membuat pertanggungjawaban realisasi tahap pertama,” kata Mahmudi.

Sedangkan menanggapi temuan dari Komisi A DPRD Tuban, Mahmudi mengatakan bahwa sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa, meskipun anggarannya belum cair, maka desa bisa melakukan pengerjaan proyek melalui pihak ketiga atau rekanan. Meskipun dana belum cair 100% tetapi pekerjaan sudah terselesaikan. “Yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan yang telah ada dan tidak ada yang menyimpang dari aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Bapemas itu sama halnya membatasi amanat undang-undang tentang otonomi desa. Selain itu, alasan Bapamas karena tahun lalu banyak desa yang terlambat membuat SPJ hal itu benar-benar menyalahi aturan yang ada.

“Pola manajemen yang dilakukan oleh Bapemas masih tradisional dan itu sebagai bukti kinerja yang selama ini dilakukan dan bukan mengalami kemajuan tetapi malah kemunduran,” tegas Agung.

Agung juga menambahkan bahwa seharusnya beban kerja Bapemas itu tidak dilakukan sendiri, bisa dilakukan kerjasama lintas sektoral atau atar SKPD. Sehingga program pemerintah benar-benar sesuai dengan harapan dan tidak menyalahi aturan yang telah ada. “Bila Pemdes salah dalam sisi adminitrasi itu sama halnya kesalahan hukum, itu yang perlu dicermati dan dipahami oleh Bapemas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa dari hasil kunjungan kerja. Komisi A ke sejumlah desa ditemukan beberapa hal. Yakni Pemerintah Desa (Pemdes) harus memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terlebih dahulu baru kemudian DD dicairkan Pemkab Tuban.

“Tentu Pemda mempersyarakan itu tidak rasional dan inkonstitusional. Tidak rasional karena dimanapun  SPJ diberikan setelah pekerjaaan itu dikerjakan bukan sebelumnya,” ungkap politisi PAN itu.

Atas kondisi itu dapat diartikan sama halnya Pemkab Tuban mengajarkan tindakan manipulasi pekerjaan. “Kita anggap manipulasi karena merekayasa sesuatu yang belum dilakukan atau dikerjakan,” imbuhnya.

Kebijakan itu dianggap inkonstitusional karena dasar, perintah atau aturan yang mengatur bahwa persyaratan pencairan dana desa harus menyetorkan SPJ terlebih dahulu. Sehingga Komisi A akan memanggil SKPD terkait untuk membicarakan masalah ini dalam rapat kerja, agar Pemdes tidak menjadi korban dan timbul permasalahan dikemudian hari. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author