Published On: Rab, Mei 13th, 2015

Aset Pemerintah di Tuban Senilai US$ 750 Juta Nganggur

JENU

General Manager dan CRO PT TPPI, Masputra Agung : "Negara agar tidak makin rugi, TPPI segera dioperasikan."

General Manager dan CRO PT TPPI, Masputra Agung : “Negara agar tidak makin rugi, TPPI segera dioperasikan.”

seputartuban.com – Dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara oleh satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas (SKK Migas) kepada PT Tans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) masih menyisakan masalah. Karena negara masih mengalami kerugian, akibat PT TPPI yang saham mayoritas milik pemerintah hingga kini masih nganggur.

52 persen saham (Dep Keua dan Pertamina) PT TPPI milik pemerintah dengan memiliki aset hingga US$ 750 juta hingga kini tidak beroperasi. Perusahaan kilang penghasil premium, pertamax, solar,  LPG dan produk aromatik lainya ini berdiri diatas lahan seluas 274 hektar di kawasan Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Berhenti beroperasi total sejak September 2014.

General Manager dan CRO PT TPPI, Masputra Agung secara khusus, Selasa (12/05/2015) menjelaskan hingga saat ini di perusahaan yang dipimpinya masih terdapat ratusan pekerja aktif. Mereka bertugas bagian manajemen maupun operasional perawatan kilang. Tidak kurang dari Rp. 6 miliar perusahaan membiayai operasionalnya.

“Itu belum termasuk di Jakarta, kalau tidak segera dioperasikan beban akan semakin banyak. Kita rawat kalau operasional sewaktu-waktu kami siap,” jelasnya.

NGANGGUR : Kawasan kilang PT TPPI yang saat ini masih tidak beroperasi

NGANGGUR : Kawasan kilang PT TPPI yang saat ini masih tidak beroperasi

Jika dioperasikan cukup besar untuk meringankan beban pemerintah. Karena dapat mengurangi 20 persen impor BBM juga dapat mengurangi beban pajak maupun mewujudkan program ketahanan energi Presiden RI Joko Widodo. “Misalkan dipakai produksi premium 88 mampu menghasilkan 900 ribu barel per bulan,” imbuhnya.

Namun jika TPPI tidak segera dioperasionalkan maka tidak dapat membayar hutang perusahaan. Selain itu tidak dapat meringankan beban impor BBM yang saat ini mencapai 60 persen dari kebutuhan BBM nasional. Belum lagi potensi hilangnya pendapatan negara dan daerah serta masyarakat sekitar kilang.

Hingga saat ini masih terdapat kendala operasional perusahaan. Karena direksi gabungan pemerintah dan swasta belum memutuskan nasib perusahaan. Salah satu kendalanya adalah modal operasional maupun hasil olahan kilang yang akan dijual. “Kalau beroperasi menguntungkan Negara dari berbagai sisi. Kita berfikirnya merah putih bukan untung rugi,” ungkap Masputra.

Pilihan yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya bekerjasama dengan investor baru untuk mengoperasionalkan kilang. Atau dengan mengakuisisi perusahaan melalui penambahan saham hingga 75 persen. Sehingga jajaran direksi seluruhnya dari perwakilan pemerintah. ”Kemarin sudah ada investor yang datang dan sangat tertarik. Tapi semuanya kembali tergantung pemerintah,” pungkasnya.

Diketahui, menurut Mabes Polri Negara penjualan kondensat melalui penunjukan langsung oleh SKK Migas kepada PT TPPI tahun 2009-2010 justru menimbulkan piutang Negara semakin membengkak hingga US$ 160 juta atau berpotensi merugikan negara Rp. 2 triliun. Kasus ini menyeret 3 tersangka yakni DH, HW dan RP yang kini dicekal kepergianya ke luar negeri.

Masputra menambahkan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Bareskrim Mabes Polri tidak ada hubunganya dengan manajemen TPPI saat ini. Karena seluruh manajemen sudah berganti termasuk perwakilan saham dan aset pemilik lama.

“Sebenarnya kalau dibiarkan tidak operasi negara semakin rugi lagi. Pemerintah harus bertindak kongkrit jangan statement saja, bagaimana nasib karyawan juga dan kepentingan nasional,” tegas Masputra Agung. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author