Published On: Rab, Feb 10th, 2016

Ancaman dan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa

Share This
Tags

TUBAN

ilustrasi uang

ilustrasi uang

seputartuban.com – Bagi desa yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa (DD) anggaran 2015, terancam tak memperoleh DD pada anggaran 2016. Hingga saat ini baru beberapa desa di sejumlah kecamatan mengirimkan laporan. Sedangkan lainya, hingga saat ini masih mengabaikan LPJ.

Kepala Bappemas, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban, M. Mahmudi mengatakan saat ini desa masih menyusun LPJ penggunaan anggaran 2015. Ditargetkan pertengahan Pebruari 2016 seluruh LPJ harus sudah masuk.

“Bila tak membuat laporan realisasi anggaran 2015. Maka sanksinya mereka tidak dapat mencairkan dana desa 2016,” kata Mahmudi, Selasa (9/2/2016).

Selama ini juga sudah dilakukan pendampingan dan evaluasi di 311 desa se Kabupaten Tuban. Hasilnya ditemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai atau masih ada kesalahan dalam penyerapan anggaran maupun pembuatan laporan. “Kita terus melakukan pendampingan dan juga pengawasan dalam pelaksanaan anggaran 2015 kemarin,” imbuhnya.

Mahmudi menambahkan bahwa pemerintah desa masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan program baru. Sebab pelaporannya pun juga menggunakan format yang baru sehingga butuh waktu. Diharapkan koordinasi aktif dengan pihak kecamatan dilakukan desa agar dalam pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk. “Laporan itu nanti akan kita kirimkan ke Jakarta sebagai persyaratan pencairan dana desa 2016,” sambungnya.

Selain itu, saat ini pemerintah sudah menyiapkan pendamping mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga desa. Sedangkan untuk pendamping desa, setiap 3 desa didampingi oleh 1 orang pendamping. Seharusnya setiap desa didampingi oleh 1 pendamping agar program tersebut lebih maksimal. “Untuk tahun ini sudah ada pendamping ditingkat desa. Tetapi belum semua desa sehingga setiap pendamping mendampingi 3 desa,” jelasnya.

2016 ini ditargetkan realisasi dana desa bisa dilaksanakan pada bulan April sesuai dengan tahapan yang ada. Namun bila pembuatan laporan oleh desa tidak tepat waktu, maka pencairannya pun akan molor dan dapat mengganggu pelaksanaan.

Diketahui, Pada tahun anggaran 2016 Kabupaten Tuban memperoleh jatah Dana Desa (DD) Rp. 197.768.399.000. Jumlah itu meningkat dibandingkan DD tahun 2015 yang hanya Rp. 88,6 miliar. Sesuai dengan Perpres No. 37 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun anggaran 2016. Alokasi dasar sebesar Rp. 175.914.040.000 dan alokasi formula sebesar Rp. 21.854.359.000.

Serta diharapkan, dana segar itu diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Videos