Published On: Sel, Jul 14th, 2015

Akhirnya DPRD “Bertekuk Lutut” Kepada Bupati Huda

TUBAN

ANTI KLIMAK: Suasana rapat peripurna dewan dalam acara penetapan LKPJ Bupati Tuban 2014 menjadi perda di gedung DPRD, Senin (13/07/2015).

ANTI KLIMAK: Suasana rapat peripurna dewan dalam acara penetapan LKPJ Bupati Tuban 2014 menjadi perda di gedung DPRD, Senin (13/07/2015).

seputartuban.com-Suasana anti klimak mewarnai ruang rapat paripurna gedung DPRD Tuban, Senin (13/07/2015). Ini setelah semua fraksi di DPRD kompak memberikan persetujuan terhadap LKPJ Bupati Tuban 2014 ditetapkan menjadi perda.

Padahal sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Tuban minus Fraksi PKB, menghujani LKPJ Bupati Tuban 2014 dengan selusin kritikan dan bahkan kecurigaan masih bocornya komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Meski begitu Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera, meminya agar Bupati Fathul Huda lebih meningkatkan kinerja SKPD dalam penyerapan anggaran. Sebab untuk APBD 2014 kemarin ada silva sebesar kurang lebih Rp 210 miliar.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, menjelaskan banyaknya silva itu disebabkan karena juklak dan juknis untuk program yang didanai dari DAK terlambat.

Sehingga pada saat juklak dan juknisnya ada, waktunya sudah tidak mencukupi untuk pelaksanaan program itu.

“Penyebabnya bukan karena kesalahan SKPD tetapi juklak dan juknisnya yang datangnya terlambat,” katanya usai rapat paripurna.

Akibatnya, penggunaan anggaran 2014 dari hasil pemeriksanaan BPK membuat Kabupaten Tuban memperoleh opini Wajar dengan pengecualian (WDP). Sehingga menyebabkan fraksi-fraksi beranggapan bahwa kinerja dari SKPD kurang maskimal.

“Saya sangat berterima kasih atas masukan dan saran dari anggota DPRD, semoga ke depan bisa lebih baik,” ujarnya sembari menegaskan dana silva dari APBD 2014 tersebut nantinya akan dimasukkan dalam APBD 2015 melalui PAPBD.

6 Fraksi DPRD Beri Raport Merah Bupati Tuban

Sebelumnya, enam fraksi DPRD Tuban memberi angka merah terhadap kinerja Fathul Huda. Kerja keras Bupati Tuban Fathul Huda sepanjang tahun 2014 kemarin belum cukup memuaskan kalangan DPRD.

Buktinya enam dari tujuh fraksi di gedung dewan kecewa dengankinerja eksekutif yang diarsiteki Bupati Fathul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Husein sepanjang tahun lalu.

Keenan fraksi yang tidak puas dengan kinerja Bupati Huda adalahFraksi Golkar Sejahtera, Fraksi Amanat Pembangunan, Fraksi Nasdem Nurani Rakyat, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Satu-satunya fraksi yang mengamini kerja keras eksekutif tahun2014 kemarin adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, karena memang “milik” Fathul Huda.

“Raport merah” yang diterima Huda tersebut dipicu kinerja DinasPekerjaan Umum (PU) Tuban karena dianggap tidak becus melaksanakan pembangunan proyek jalur lingkar luar Tuban atau kemudian populer dengan jalur lingkar selatan (JLS). Hingga sejauh ini masih belum ada penyelesaiaan untuk pembebasan lahannya.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Edista Sakti Aprilian, menyatakan kecewa terhadap proyek JLS yang akan dijadikan ikon dan menjadi harapan masyarakat Tuban itu. Dia menyatakan hingga detik ini belum terwujud. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author