Published On: Sen, Des 22nd, 2014

AKD dan PPDI Tuban Uraikan Masalah Dana “Revolusi Desa”

Share This
Tags

MONTONG

BERSATU : AKAD dan PPDI saat melaksanakan pertemuan membahas pelaksanaan UU Desa di Pendopo Balai Desa Jetak, Kecamatan Montong

BERSATU : AKAD dan PPDI saat melaksanakan pertemuan membahas pelaksanaan UU Desa di Pendopo Balai Desa Jetak, Kecamatan Montong

seputartuban.com – Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Tuban bereaksi atas pelaksanaan UU Desa yang dinilai tidak sesuai harapan. Ratusan pengurus kedua organisasi ini melakukan pertemuan di Pendopo Kantor Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, untuk membahas sikap yang akan ditempuh untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan para pejabat desa ini.

Ketua AKD Kab. Tuban, Moch. Zuhri Ali mengatakan para aparat desa ini kecewa karena dana desa tidak sesuai harapan. Semula dijanjikan minimal 1 milyar, namun kenyataanya ada desa yang hanya mendapatkan Rp. 150 juta. “Setidaknya tiap desa antara Rp. 700 juta sampai Rp. 1,4 milyar. Kami kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak konsisten,” ungkapnya, Sabtu (20/12/2014).

Lebih dari itu, adanya dana desa ini nampaknya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Kades dan perangkatnya. Karena berdasarkan Perbup yang mengatur penghasilan tetap, hingga saat ini masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). “Kita berharap ada revisi Perda dan Perbub. Setidaknya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dalam waktu dekat akan kita hearing dengan pimpinan daerah,” jelasnya.

Hasil lain dalam pertemuan ini yakni kegiatan pembangunan di pedesaan diserahkan kepada pemerintah desa. Misalkan pembangunan jalan lingkungan, jalan usaha tani dan kegiatan lain serupa tidak dimonopoli Pemkab.

“Dominasi Pemda yang centralistik dikurangi dan diserahkan desa jangan semua diserahkan rekanan. Kalau tidak ada dominasi bisa tepat dengan RPJM Desa, RPJMD dan visi misi Bupati,” ungkapnya. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author