Published On: Rab, Mar 23rd, 2016

Adm Perhutani Jatirogo ; Sumur Gegunung Belum Miliki Ijin Operasional

TUBAN

LANCAR : Aktivitas ojek minyak mentah ilegal di Kabupaten Tuban masih marak

LANCAR : Aktivitas ojek minyak mentah ilegal di Kabupaten Tuban masih marak

seputartuban.com – Pengelolaan 10 sumur minyak tua di Dusun Gegunung, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban nampaknya masih belum jelas. Meski sebelumnya sudah direncanakan beroperasi mulai April 2016, namun hingga masih belum mendapatkan ijin operasional dari Kementrian Kehutanan (Kemenhut).

Sebanyak 10 sumur minyak tua itu rencananya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PDAT) Kabupaten Tuban dari 22 sumur yang ada. Dalam pengelolaanya dilakukan kerja sama dengan PT. Tuban Energi Prima (TEP). Sedangkan 12 sumur lainya dikelola PT Pertamina dikerjasamakan dengan PT Tawun Gegunung Energi (TGE).

Adm Perhutani KPH Jatirogo, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa surat ijin prinsip sudah terbit. Namun untuk melakukan operasional harus ada ijin eksploitasi dari Kementerian Kehutanan yang hingga saat ini measih belum ada. “Kalau ijin eksploitasinya sudah turun, maka baru bisa melakukan operasional,” kata Basuki beberapa waktu lalu.

10 sumur yang akan di eksploitasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produktif. Sehingga kerjasama lahan dengan pihak Perhutani memakai sistem pinjam pakai. Pengelola harus memberikan kompensasi kepada Perhutani 2 kali lipat dari lahan yang yang dipinjam. Bila sumur sudah selesai eksploitasi akan dikembalikan ke pihak Perhutani kembali. “Sistem kerjasamnya dengan pinjam pakai, seperti yang dilakukan perhutani dengan perusahaan lainnya,” sambungnya.

Terkait aktivitas tanbang ilegal di wilayah kerjanya yang sudah bertahun-tahun lalu dia Adm tidak berkomentar banyak. Namun dia menegaskan setelah ijin prinsip turun, maka menjadi tanggung jawab pengelola sumur. Sehingga penertiban penambang bukan menjadi tanggung jawabnya.

“Itu leading sektornya ada dipengelola yang sudah mendapatkan ijin prinsip. Bukan kewenangan kami lagi untuk menertibkan mereka meskipun berada di kawasan kita,” tegas Basuki.

Berbeda pernyataan oleh juru bicara Pemkab Tuban, dalam berita sebelumnya, Kabag Humas dan Media Setda Pemkab Tuban, Teguh Setyo Budi mengatakan perijinan saat ini sudah terbit. Sedangkan saat ini tahap pengerjaan sipil yaitu pemerataan lahan dan pembangunan infrastruktur berupa penampungan limbah serta yang lainnya. “Saat ini perijinannya sudah terbit, April sudah bisa beroperasi,” katanya, Kamis (17/3/2016).

Sementara untuk penertiban para penambang ilegal dilakukan jika akan beroperasi. Penertibannya akan dilakukan pihak Perhutani bersama aparat kepolisian. Sedangkan, untuk mengelola 10 sumur tersebut pengerjaannya lakukan kerja sama dengan PT. Tuban Energi Prima (TEP). Sebab dalam pengelolaanya membutuhkan modal yang besar, untuk satu sumur dibutuh dana sekitar Rp. 6 milyar atau Rp. 60 miliar untuk 10 sumur. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author