Published On: Sen, Jul 18th, 2016

Ada 4 Perda Tuban Dibatalkan Kemendagri

TUBAN

seputartuban.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut sebanyak 3.143 peraturan dan Perda se Indonesaia karena bertentangan dengan undang-undang (UU). Sedangkan Kabupaten Tuban sebanyak 4 Perda dibatalkan dari 136 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Jawa Timur.

.Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein

.Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein

Empat Perda yang dibatalkan atau harus direvisi itu yakni Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda nomor 20 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan bahwa hingga saat ini secara resmi Pemkab Tuban belum menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun daftar peraturan, Perda dan Perkada yang dibatalkan atau revisi sudah dimuat dalam wabsite Kemendagri. “Kita belum menerima surat edaran secara resminya dari Kemendagri,” kata Noor Nahar Hussein, kemarin.

Wabup menambahkan sebelum dibatalkan oleh Kemendagri 3 Perda tentang retribusi itu sudah tidak dipakai oleh Pemkab Tuban. Sedangkan pembatalan Perda tentang penyekenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi itu tidak secara keseluruhan dibatalkan, namun besaran retribusinya yang harus diubah.

“Nanti Perda yang dibatalkan itu akan dikaji ulang dan dilakukan revisi menyesuaikan dengan peraturan yang ada diatasnya,” jelas Wabup.

Selain itu, Pemkab Tuban juga merencanakan akan menyampaikan Perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Belum disampaikanya hingga saat ini karena masih menunggu surat resmi dari Kemendagri. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author