Published On: Sab, Jul 11th, 2015

6 Fraksi DPRD Beri “Raport Merah” Bupati Tuban

TUBAN

KECEWA: Suasana rapat paripurna yang membahas LKPJ Bupati Tuban  tahun 2014 di gedung DPRD, Kamis ( 09/07/2015) siang.

KECEWA: Suasana rapat paripurna yang membahas LKPJ Bupati Tuban tahun 2014 di gedung DPRD, Kamis (09/07/2015) siang.

seputartuban.com-Kerja keras Bupati Tuban Fathul Huda sepanjang tahun 2014 kemarin belum cukup memuaskan kalangan DPRD.

Buktinya enam dari tujuh fraksi di gedung dewan kecewa dengankinerja eksekutif yang diarsiteki Bupati Fathul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Husein sepanjang tahun lalu.

Keenan fraksi yang tidak puas dengan kinerja Bupati Huda adalahFraksi Golkar Sejahtera, Fraksi Amanat Pembangunan, Fraksi Nasdem Nurani Rakyat, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Satu-satunya fraksi yang mengamini kerja keras eksekutif tahun2014 kemarin adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, karena memang “milik” Fathul Huda.

“Raport merah” yang diterima Huda tersebut dipicu kinerja DinasPekerjaan Umum (PU) Tuban karena dianggap tidak becus melaksanakan pembangunan proyek jalur lingkar luar Tuban atau kemudian populer dengan jalur lingkar selatan (JLS). Hingga sejauh ini masih belum ada penyelesaiaan untuk pembebasan lahannya.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Edista Sakti Aprilian, menyatakan kecewa terhadap proyek JLS yang akan dijadikan ikon dan menjadi harapan masyarakat Tuban itu. Dia menyatakan hingga detik ini belum terwujud.

“Kenapa belum selesai-selesai? Ada apa dengan Dinas PU” kata Edista di depan rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Tuban tahun 2014 di gedung DPRD, medio pekan ini.

Menurut dia, akibat molornya proses pembebasan lahan JLS dapat menyebabkan anggaran semakin meningkat, sebab harga tanah semakin naik. Selain itu banyaknya kerusakan jalan baik itu antar kecamatan maupun kabupaten, ikut-ikutan menyerap anggaran yang seharusnya untuk JLS.

Sedangkan Fraksi Golkar Sejahtera menilai kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban masih kurang maksimal.

Termasuk banyaknya anggaran yang tidak terserap dan juga pembangunan sport center yang belum ada pelaksanaannya hingga kini.

Sedangkan Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Lutfi Firmansyah, menyoroti kinerja dari BPKAD yang terkesan jalan ditempat.

Partai yang mengusung ketokohan Prabowo Subiyanto ini mendesak dilakukan penataan ulang terhadap pegawai sesuai dengan kompetensinya.

Usai rapat paripurna Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD itu sama seperti hasil audit BPK.

Dia berdalih Pemkab Tuban sudah melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK itu.

“Kita sudah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh DPRD. Itu sama dengan rekomendasi dari BPK yang membuat kita mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP),” ucap dia. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author