Published On: Sel, Des 30th, 2014

23 Desa di Tuban Tak Punya Kepala Desa

TUBAN

pilkadesseputartuban.com-Sudah hampir setahun ini sebanyak 23 desa di Kabupaten Tuban belum memiliki kepala desa (kades) definitif produk pemilihan kepala desa (pilkades). Sementara untuk mengisi kekosongan 23 kades tersebut diangkat pejabat semantara (pjs) yang berasal dari internal desa dan staf kecamatan.

Pemkab Tuban berdalih, kendala utama belum bisa digelar pilkades pada 23 desa tersebut lantaran belum ada dasar hukum yang mengatur suksesi tingkat akar rumput ini.

Kabid Pemerintahan Desa Bapemas Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, belum bisa memastikan kapan dilaksanakan pilkades di 23 desa tersebut. Sebab, kata dia, hingga saat ini masih belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades tersebut.

Menurut dia, dengan mulai diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara otomatis format dan teknis pelaksanaan pilkades mengalami sedikit perubahan meski tidak substansial.

Sugeng menyebutkan, meski peraturan pemerintah (PP) sudah keluar sebagai juklak dan juknis undang-undang desa yang baru tersebut, tetap saja belum final karena masih harus menunggu peraturan menteri yang hingga sekarang belum ada.

“Kita masih menunggu diterbitkannya peraturan menteri (Permen) yang nantinya akan dipakai dasar untuk penyusunan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup). Salah satunya yang mengatur pelaksaan pilkades,” jelas Sugeng saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (30/12/2014) petang.

Namun demikian, saat ini Bapemas Kabupaten Tuban telah menganggarkan dana bantuan pelaksanaan pilkades berdasarkan pada peraturan bupati yang lama. Bapemas sendiri menargetkan untuk tahun 2015 tetap dilaksanakan pilkades.

Sugeng menadaskan, sesuai dengan peraturan bupati yang lama bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades ditetapkan berdasarkan jumlah hak pilih sesuai dengan DPT pileg kemarin yakni Rp 3.000 dan ditambah Rp 3 juta.

Disebutkan, dari 23 desa tersebut dua diantaranya adalah desa yang gagal melaksanakan pilkades tahun 2014 ini yaitu Desa Sukorejo Kecamatan Parengan dan Desa Rengel Kecamatan Rengel. Kasusnya hingga sekarang masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Surabaya.

“Kita berharap tahun 2015 nanti sudah bisa dilaksanakan pilkades di 23 desa tersebut. Sebab dikuatirkan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang ada di desa itu sendiri,” terang Sugeng. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author