Published On: Rab, Jan 1st, 2014

2014 Disahkan 23 Prolegda

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Selama 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, masih menyisakan 6 Program Legislasi Daerah (Prolegda). Namun Prolegda yang belum dibahas tersebut dimasukan dalam program 2014. Pada tahun 2013 Prolegda yang disahkan sebanyak 24, Sedangkan yang sudah disahkan 18 Perda. Sisanya dimasukkan dalam Prolegda tahun 2014.

palu sidangKetua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Tuban, Mukaryono saat ditemui usai Rapat Paripurna Penetapan Prolegda 2014, Senin (30/12/2013) mengatakan, Untuk Prolegda 2014 ada 16 Raperda. Ditambah 6 Raperda yang belum selesai dibahas 2013. “Untuk 2013 kita masih menyisakan 6 Raperda itu, sebab surat dari ekskutif untuk pembahasan Raperda tersebut tidak ada, sehingga kita tidak bisa membahasnya” ungkapnya.

16 Raperda tersebut diantaranya, Perubahan Perda nomor 18 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Ketentraman dan Keamanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Bangunan Gedung, Perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Perda nomor 18 tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta.

Zona Wilayah Pesisir dan Laut, Pertanggungjawaban APBD 2013, Perubahan APBD 2014, APBD 2015, Pendirian PT Milik Daerah. Penyertaan Modal, Perubahan atas Perda nomor 02 tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan DPRD. Perubahan kedua atas Perda nomor 03 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah. Perubahan kedua atas Raperda nomor 04 tahun 2006 tentang Organisasi Lembaga Teknik Daerah.

Sedangkan 6 Raperda yang belum selesai dibahas 2013 dan dimasukkan dalam Prolegda 2014 diantaranya, Raperda tentang Penanaman Modal, Ijin Pemanfaatan Ruang. Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. Pelayanan Tera/Tera Ulang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

Serta ada 1 Reperda tambahan yang juga belum selesai dibahas yaitu, Raperda Perubahan Kedua atas Perda nomor 10 tahun 2009 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. “Selain juga karena terkendala oleh waktu, sebab selama 1 bulan banyak agenda yang harus diselesaikan,” tambah Mukaryono. (lis)

Facebook Comments

About the Author